UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru disebut mengatur pesangon bagi pekerja kontrak dan alih daya, sekaligus membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan tenaga outsourcing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, memaparkan ketentuan itu dalam konferensi pers daring pada Rabu (7/10).
Menurut Said, pesangon dihitung berdasarkan masa kerja dengan ketentuan satu bulan upah untuk setiap satu tahun bekerja. Karena masa kontrak dibatasi maksimal empat tahun, pekerja kontrak maupun outsourcing berpeluang menerima pesangon paling banyak setara empat bulan upah.
“Kelebihan undang-undang ini yang baru, si pekerja kontrak atau tadi saya sebut pekerja alih daya, dia sekarang dapat pesangon,” ujar Said. Ia menjelaskan, pekerja dengan masa kerja satu tahun memperoleh hitungan satu bulan upah, sedangkan masa kerja dua dan tiga tahun masing-masing dihitung dua dan tiga bulan upah.
Skema pesangon mengikuti masa kerja
Said membandingkan skema tersebut dengan perhitungan pesangon bagi pekerja tetap. Menurut dia, pekerja tetap dapat memperoleh pesangon hingga sembilan bulan upah apabila masa kerjanya mencapai sembilan tahun atau lebih. Sementara itu, masa kerja pekerja kontrak dibatasi sehingga nilai pesangonnya tidak melampaui empat bulan upah.
Ia menyebut kontrak dapat berlangsung selama dua tahun, lalu diperpanjang paling lama satu tahun. Setelah itu, kontrak masih dapat diperpanjang sekali lagi selama satu tahun. Dengan susunan tersebut, total masa kontrak maksimal menjadi empat tahun.
Namun, penjelasan mengenai hitungan pesangon itu masih bersumber dari pemaparan Said. Ia juga mengakui draf final UU Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR belum tersedia dan belum dapat diakses, termasuk oleh KSPI. Draf tersebut, kata dia, masih perlu melalui sinkronisasi antarpasal.
Outsourcing dibatasi pada pekerjaan penunjang
Perubahan lain yang disoroti Said adalah pembatasan penggunaan pekerja alih daya. Ia menilai aturan sebelumnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan batasan yang jelas, sehingga outsourcing dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan.
Dalam ketentuan baru yang ia paparkan, outsourcing hanya diperbolehkan untuk pekerjaan penunjang yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Said menyebut empat kategori, yakni katering atau penyediaan makanan, keamanan, kebersihan, serta pengemudi.
Ia memberi contoh petugas katering di pabrik televisi dan petugas keamanan di pabrik mobil sebagai pekerjaan penunjang. Pembatasan itu, menurut Said, berbeda dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menggunakan frasa antara lain dan dinilainya masih membuka ruang bagi jenis pekerjaan outsourcing yang lebih luas.
“Hanya boleh empat jenis pekerjaan,” ujar Said, merujuk pada katering, keamanan, kebersihan, dan pengemudi.
Skema khusus untuk pertambangan dan BUMN
Said juga menjelaskan adanya ketentuan tersendiri bagi pekerjaan penunjang di sektor pertambangan dan perminyakan, termasuk yang berkaitan dengan perusahaan BUMN. Menurut dia, perusahaan seperti Pertamina dan PLN, serta perusahaan pertambangan yang menggunakan pekerja outsourcing untuk kegiatan penunjang, diwajibkan membentuk anak perusahaan atau badan usaha sejenis.
Ia mencontohkan Freeport Indonesia dan Amman Mineral. Bentuk badan usaha dapat menyesuaikan kebutuhan perusahaan, termasuk melalui vendor atau kontraktor. Dalam skema tersebut, perusahaan inti tetap memiliki hubungan pembinaan dengan badan usaha yang menaungi pekerja.
Said menilai pengaturan itu dapat memperjelas hubungan kerja pekerja outsourcing, termasuk mengenai kepastian pekerjaan, pendapatan, dan jaminan sosial. Ia menyebut tiga aspek tersebut sebagai job security, income security, dan social security.
Ketentuan soal pesangon dan pembatasan outsourcing, kata Said, merupakan konsep yang diajukan KSPI dan Partai Buruh dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja), lalu diadopsi ke dalam aturan yang disahkan. Meski demikian, karena draf final belum tersedia, rincian dan keterkaitan antar pasal masih menunggu proses sinkronisasi. Isi dokumen final nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pekerja dan perusahaan untuk memahami penerapan aturan tersebut.
