IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya, DKI Jaga Kendali

Ekonomi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Pemerintah Provinsi DKI tetap menjadi pemegang saham mayoritas Bank Jakarta dan PAM Jaya jika kedua badan usaha milik daerah itu melantai di bursa melalui penawaran umum perdana saham atau IPO. Ketentuan untuk menjaga kendali pemerintah daerah, kata Pramono, akan dimasukkan dalam peraturan daerah (Perda) yang diusulkan.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Rencana tersebut membuka peluang bagi masyarakat dan investor untuk memiliki saham kedua perusahaan. Namun, Pemprov DKI ingin memastikan keterlibatan pemegang saham baru tidak mengurangi kewenangannya dalam menentukan arah kebijakan maupun keputusan strategis.

IPO buka kepemilikan, kendali tetap di tangan DKI

IPO memungkinkan perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik. Bagi Bank Jakarta dan PAM Jaya, langkah ini dirancang untuk memperluas kepemilikan sekaligus memperkuat pengelolaan perusahaan daerah. Pramono menegaskan, porsi mayoritas tetap harus dimiliki Pemprov DKI.

Besaran saham yang akan ditawarkan kepada publik maupun persentase kepemilikan yang dipertahankan Pemprov DKI belum dirinci dalam keterangan tersebut. Pramono hanya menyampaikan prinsip bahwa pemerintah daerah harus tetap menjadi pemegang saham mayoritas.

Menurut Pramono, status sebagai perusahaan terbuka juga diharapkan mendorong transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Bank Jakarta dan PAM Jaya nantinya harus memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mengikuti ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Kedua BUMD itu memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkaitan erat dengan kebutuhan warga. Bank Jakarta mendukung aktivitas ekonomi dan layanan perbankan di Ibu Kota. PAM Jaya bertanggung jawab menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta.

Perubahan badan hukum masuk dalam usulan Raperda

Rencana IPO berjalan beriringan dengan penataan dasar hukum sejumlah perusahaan daerah. Dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10), Pemprov DKI mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), termasuk perubahan bentuk badan hukum PAM Jaya dan Bank Jakarta.

Raperda yang disampaikan mencakup pembentukan Dana Cadangan Daerah, perubahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, pengaturan Perseroan Terbatas Bank Jakarta sebagai Perseroan Daerah, serta perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

Penataan regulasi itu menjadi landasan bagi perubahan pengelolaan perusahaan daerah. Melalui Perda yang diusulkan, Pemprov DKI hendak menjaga agar pembukaan kepemilikan kepada investor tidak berujung pada berpindahnya kendali atas dua perusahaan strategis tersebut.

Dana cadangan disiapkan untuk dukung pembiayaan

Di antara empat usulan tersebut, pembentukan Dana Cadangan Daerah ditujukan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan menjaga ketersediaan anggaran pembangunan. Dana itu disiapkan untuk membiayai proyek strategis dan prioritas, termasuk mengantisipasi pembayaran pokok Obligasi Daerah saat jatuh tempo.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menilai dana cadangan penting untuk membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan. Menurut dia, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jakarta membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber pembiayaan yang memadai.

Salah satu alternatif yang diusulkan adalah penerbitan Obligasi Daerah. Instrumen ini diharapkan dapat memperluas sumber pendanaan dan membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, tanpa hanya mengandalkan sumber pembiayaan konvensional.

Untuk mengantisipasi kewajiban pembayaran obligasi, dana cadangan nantinya dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Usulan ini menempatkan perencanaan pembayaran sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan keuangan daerah.

Dengan demikian, rencana IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya bukan hanya menyangkut akses perusahaan terhadap pasar modal. Pembahasan Perda dan penguatan kapasitas fiskal juga menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menjaga aset strategis sambil mendorong tata kelola BUMD yang lebih terbuka. Tahap pembahasan regulasi berikutnya akan menentukan bagaimana prinsip kepemilikan mayoritas itu diterapkan.