Harga Pertalite masih Rp 10.000 per liter, tetapi biaya keekonomiannya telah mencapai Rp 18.102 per liter pada Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan selisih tersebut ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pembiayaannya antara lain berasal dari pajak.
Suahasil memaparkan angka itu dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, tekanan harga energi global membuat biaya penyediaan BBM bersubsidi meningkat dan kebutuhan anggaran untuk subsidi serta kompensasi ikut membesar.
Harga keekonomian Pertalite meningkat sejak April
Menurut Suahasil, sepanjang 2024 hingga Maret 2026, harga keekonomian Pertalite hanya sedikit berada di atas harga jual yang ditetapkan pemerintah. Selisihnya selama periode itu tetap harus ditutup pemerintah agar masyarakat dapat membeli bahan bakar tersebut dengan harga Rp 10.000 per liter.
Situasi berubah mulai April 2026. Harga keekonomian Pertalite meningkat, sehingga anggaran yang diperlukan untuk subsidi dan kompensasi energi ikut bertambah. Suahasil mengaitkan lonjakan itu dengan dampak perang dan eskalasi geopolitik yang mendorong harga minyak dunia.
“Selisih harganya, Pertalite maupun Solar ditanggung APBN, ditanggung oleh para pembayar pajak,” kata Suahasil.
Dengan harga keekonomian Rp 18.102 dan harga jual Rp 10.000 per liter, terdapat selisih Rp 8.102 per liter yang ditanggung melalui APBN. Besarnya biaya itu menunjukkan bahwa harga di tingkat konsumen tidak sepenuhnya mencerminkan biaya keekonomian BBM pada periode tersebut.
Selisih harga Solar juga melebar
Tekanan serupa terjadi pada Solar. Harga yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp 6.800 per liter, sedangkan harga keekonomiannya mencapai Rp 21.457 per liter pada Oktober 2026. Selisih kedua angka itu mencapai Rp 14.657 per liter.
Suahasil menyebut harga keekonomian Solar mulai meningkat sejak Maret 2026. Sebelumnya, jarak antara harga yang ditetapkan pemerintah dan biaya keekonomian disebut relatif dekat. Kenaikan harga minyak di pasar dunia kemudian membuat selisihnya melebar.
Pergerakan harga minyak turut memberi gambaran tentang tekanan yang dihadapi anggaran energi. Setelah sempat bertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hingga mendekati US$ 115–116 per barel, menurut pemberitaan yang dirujuk dalam laporan tersebut.
Pemerintah mempertahankan harga jual Pertalite dan Solar di bawah harga keekonomian, sementara perbedaannya ditanggung melalui subsidi dan kompensasi. Suahasil menyampaikan bahwa pembiayaan ini berasal dari APBN dan menjadi tanggungan bersama masyarakat, termasuk para pembayar pajak.
Belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 415,8 triliun
Hingga 31 Oktober 2026, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp 415,8 triliun. Angka itu setara 93 persen dari anggaran APBN dan meningkat 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja tersebut mencakup dukungan untuk BBM, listrik, LPG 3 kilogram, pupuk, serta subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat.
Dari total realisasi itu, subsidi tercatat Rp 261,4 triliun, sementara kompensasi mencapai Rp 154,4 triliun. Pada periode yang sama tahun 2025, realisasi subsidi dan kompensasi berada di angka Rp 315 triliun, terdiri atas subsidi Rp 194,9 triliun dan kompensasi Rp 120 triliun.
Penyaluran BBM bersubsidi dan kompensasi hingga Oktober 2026 tercatat 15,244 juta kiloliter. Jumlah itu naik 9,5 persen dibandingkan 13,916 juta kiloliter pada periode yang sama tahun lalu. Suahasil menyebut peningkatan penyaluran BBM salah satunya mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong konsumsi bahan bakar.
Besarnya realisasi anggaran tersebut menempatkan subsidi energi sebagai salah satu pos yang perlu terus dicermati, terutama ketika harga minyak dunia bergerak naik. Perkembangan harga dan kebutuhan kompensasi pada bulan-bulan berikutnya akan menentukan seberapa besar ruang fiskal yang diperlukan untuk menjaga harga BBM tetap seperti yang dibayar masyarakat.
