Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan lahan yang disengketakan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan aset negara milik PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pernyataan itu disampaikan setelah Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mempersoalkan klaim kepemilikan lahan tersebut dalam aksi di depan kantor Kementerian ATR/BPN.
Maruarar mengatakan pemerintah telah mengecek status tanah kepada sejumlah pihak, termasuk pejabat Kementerian ATR/BPN, Direktur Utama KAI, dan Kepala BP BUMN. Menurut keterangan yang ia terima, lahan tersebut berstatus aset negara. Pemerintah, kata dia, berencana memanfaatkannya untuk membangun rumah susun bagi masyarakat.
Namun, tanah itu belum dapat digunakan untuk proyek tersebut karena masih dalam proses gugatan. Sengketa ini mempertemukan klaim negara melalui PT KAI dengan klaim pihak ahli waris yang didukung GRIB Jaya.
Klaim Hercules dan jawaban Maruarar soal lahan
Dalam unjuk rasa pada Senin, 19 Oktober, Hercules menyampaikan bahwa lahan di Tanah Abang bukan tanah kosong. Ia mengaku telah mengeluarkan biaya puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan lahan itu.
“Tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pake uang. Aku pake uang. Aku kosongkan pake uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules dalam pernyataan yang dikutip dari akun Instagram GRIB Jaya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Maruarar menyebut telah meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Dari pengecekan itu, ia menyimpulkan lahan yang dipersoalkan merupakan aset negara.
“Menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” ujar Maruarar pada Rabu, 21 Oktober, seperti dikutip dari detikcom. Ia mengatakan lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun. Menurutnya, negara perlu menggunakan asetnya untuk membantu masyarakat, meski rencana pembangunan belum bisa berjalan selama perkara masih bergulir.
Perdebatan soal status tanah dan HPL PT KAI
Perbedaan pandangan kedua pihak sebelumnya terlihat dalam video yang diunggah Maruarar di akun Instagram pada 5 April. Dalam rekaman itu, ia bertanya kepada Direktur Utama KAI mengenai kendala pemanfaatan lahan. Bobby menjawab bahwa lahan tersebut ditempati sebuah organisasi kemasyarakatan secara ilegal.
Maruarar kemudian menyatakan negara tidak boleh kalah jika status hukum aset sudah jelas. Saat meninjau lahan bersama rombongan, ia juga berdialog langsung dengan Hercules. Maruarar mengatakan kedatangannya bertujuan menjelaskan rencana pembangunan hunian untuk masyarakat, bukan untuk pengembang.
Hercules menyatakan pandangannya berbeda dan mengaku memiliki bukti lengkap. Ia juga berpendapat bahwa hak pengelolaan lahan (HPL) hanya memberi kewenangan untuk mengelola, bukan memiliki tanah. Menurut Hercules, jika lahan itu benar milik negara, ia bersedia menyerahkannya.
Di sisi lain, kuasa hukum GRIB Jaya Wilson Colling pernah menyebut tanah tersebut merupakan milik ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo, yakni Sulaeman Efendi, bukan PT KAI. Pihak ahli waris mendasarkan klaimnya pada hak verponding yang disebut berasal dari era pemerintah Belanda dan telah dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946.
Wilson juga menyatakan ahli waris menguasai fisik lahan pada 2004 hingga 2007 berdasarkan surat keterangan PM 1 dari lurah setempat, dan terus menempatinya sampai sekarang. Ia mempersoalkan HPL Nomor 5 dan 6 yang digunakan PT KAI sebagai dasar klaim. Menurutnya, HPL itu terbit pada 2008 melalui proses administrasi Kementerian Perhubungan berdasarkan Verponding Nomor 14399, yang ia klaim lokasinya bukan di Tanah Abang.
Rencana rusun menunggu proses hukum
Gugatan terkait lahan tersebut diajukan Sulaeman Efendi dengan bantuan Hercules dan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya. Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Selama proses hukum berlangsung, lahan belum dapat dipakai untuk pembangunan rumah susun.
Maruarar sebelumnya menyebut pemerintah berencana membangun 1.000 unit hunian di atas lahan tersebut. Ia juga mengatakan PT Astra International menyatakan kesiapan membangun hingga 1.000 unit melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan, dengan status tanah tetap sebagai milik negara.
Rencana itu masih bergantung pada penyelesaian sengketa dan kepastian status lahan. Putusan pengadilan nantinya akan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah aset tersebut dapat digunakan untuk proyek hunian yang direncanakan pemerintah.
