KPK Belum Tetapkan Jadwal Baru Pemeriksaan Nusron Wahid

Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tanggal baru untuk memeriksa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Penyidik masih mengevaluasi alasan ketidakhadiran Nusron dalam dua pemanggilan sebagai saksi kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, keputusan mengenai pemanggilan berikutnya akan ditentukan setelah tim penyidik menilai situasi dan kebutuhan pemeriksaan. KPK juga mempertimbangkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

KPK evaluasi alasan ketidakhadiran Nusron

“Masalah ATR/BPN, terkait panggilan, tentunya terakhir sudah kami sampaikan bahwa itu akan dievaluasi oleh tim penyidik seperti apa,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.

Menurut Taufik, pemanggilan saksi tidak dilakukan tanpa pertimbangan. Penyidik perlu melihat alasan yang disampaikan, kebutuhan untuk memperoleh keterangan, serta konstruksi perkara yang sedang dibangun dalam penyidikan.

Ia menjelaskan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mengatur bahwa surat panggilan kepada saksi diberikan paling banyak dua kali. Panggilan kedua dapat dilayangkan apabila penyidik menilai alasan ketidakhadiran pada panggilan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan yang patut dan wajar.

Penilaian atas kepatutan dan kewajaran alasan tersebut, kata Taufik, berada pada penyidik. Karena itu, KPK masih menelaah alasan yang diajukan Nusron sebelum mengambil langkah lanjutan.

“Sehingga saat ini masih dievaluasi dan tentunya untuk panggilan seorang saksi itu memang dilihat dari kebutuhan penyidik dan konstruksi perkaranya seperti apa,” ujar Taufik.

Dua kali pemanggilan belum dipenuhi

Nusron sebelumnya tidak hadir dalam pemanggilan pertama pada 7 Oktober 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Nusron mengirim surat konfirmasi bahwa ia tidak dapat memenuhi pemeriksaan karena memiliki agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN.

Penyidik kemudian menjadwalkan pemeriksaan berikutnya pada 15 Oktober 2026. Nusron kembali tidak hadir dan menyampaikan surat kepada KPK untuk meminta penundaan. Keterangan Taufik pada 16 Oktober menyebut surat tersebut diterima setelah panggilan penyidik dijadwalkan.

“Terhadap Saudara NW, betul bahwa tanggal 14 (Oktober) kemarin sebetulnya sudah sesuai dengan panggilan penyidik, tapi kemudian ada surat dari yang bersangkutan kepada KPK untuk melakukan penundaan,” kata Taufik saat itu.

Perbedaan tanggal dalam keterangan tersebut merujuk pada jadwal yang disebut penyidik dan surat penundaan yang diterima KPK. Hingga keterangan terbaru pada 22 Oktober, lembaga antirasuah itu belum menyampaikan kapan Nusron akan diminta hadir kembali.

Penyidikan tak hanya berfokus pada satu saksi

Taufik menegaskan, penyidikan dugaan suap di lingkungan ATR/BPN masih berlangsung. Tim penyidik tidak hanya memusatkan pemeriksaan pada satu atau dua orang saksi, melainkan berupaya menguji dan membuktikan keseluruhan konstruksi perkara.

Karena itu, belum adanya jadwal pemeriksaan baru untuk Nusron tidak berarti penyidikan berhenti. KPK menyatakan proses penanganan perkara tetap berjalan, sementara keputusan mengenai langkah terhadap setiap saksi disesuaikan dengan kebutuhan penyidik.

Nusron dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, bukan disebut sebagai tersangka dalam bahan keterangan KPK yang disampaikan tersebut. Pemeriksaan saksi dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara, tetapi sejauh mana keterangan Nusron diperlukan akan ditentukan melalui evaluasi tim.

KPK meminta publik mengikuti perkembangan rencana penyidikan berikutnya. Jadwal pemeriksaan baru dan keputusan mengenai surat panggilan lanjutan masih menunggu hasil penilaian penyidik atas alasan ketidakhadiran Nusron serta kebutuhan pembuktian perkara.