Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melibatkan 123 perguruan tinggi untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Kerja sama itu mencakup kegiatan mahasiswa hingga pendampingan langsung bagi warga, dengan sasaran program yang menyentuh persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kondisi tempat tinggal.
Kolaborasi tersebut dipaparkan Luthfi dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026. Menurut dia, keterlibatan kampus diperlukan agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh.
Kolaborasi kampus menyasar kebutuhan warga
Dari 123 perguruan tinggi yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 49 kampus terlibat pada 2025 dan 74 lainnya pada 2026. Bentuk kolaborasinya beragam, mulai dari kuliah kerja nyata (KKN) tematik dan pendampingan usaha hingga pendataan rumah tidak layak huni.
Sejumlah kegiatan juga diarahkan pada penanganan stunting dan pengembangan teknologi desalinasi air. Ragam program itu menunjukkan bahwa kemiskinan ditangani melalui beberapa bidang sekaligus, bukan hanya lewat bantuan atau perbaikan kondisi rumah.
“Keterlibatan kampus penting untuk memperkuat ketepatan sasaran program. Sebab, penanganan kemiskinan tidak cukup melalui bantuan sosial atau perbaikan rumah, tetapi juga harus menyentuh persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga,” kata Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis.
Pelibatan perguruan tinggi memberi ruang bagi sumber daya kampus untuk mendukung kegiatan di tengah masyarakat. Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan berharap kerja sama tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan warga secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujar Fauzan.
Angka kemiskinan Jawa Tengah menurun
Data Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 sebesar 9,21 persen. Angka itu turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 9,48 persen.
Jumlah penduduk miskin juga berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang. Pemerintah provinsi menjalankan berbagai upaya untuk menurunkan angka tersebut, dengan kemitraan perguruan tinggi menjadi salah satu pendekatan yang ditempuh.
Data tersebut menjadi latar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program yang telah berjalan. Kerja sama dengan kampus meliputi berbagai kebutuhan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak terbatas pada satu jenis intervensi. Pendampingan usaha, misalnya, berjalan berdampingan dengan pendataan rumah tidak layak huni dan kegiatan terkait kesehatan.
Luthfi menekankan bahwa kemiskinan tidak dapat ditangani hanya dengan bantuan sosial. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga juga perlu mendapat perhatian. Karena itu, keterlibatan kampus diharapkan membantu pemerintah menjangkau persoalan di lapangan dengan sasaran yang lebih tepat.
Pemberdayaan diarahkan untuk kemandirian
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah sedang menggeser pendekatan dari bantuan sosial menuju pemberdayaan. Tujuannya agar masyarakat mampu mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin. Ia menyebut strategi pemberdayaan berfokus pada pendidikan, akses permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem ekonomi.
Secara nasional, lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks itu, keterlibatan perguruan tinggi di Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya mempertemukan sumber daya pendidikan tinggi dengan kebutuhan pemberdayaan di masyarakat.
Rencana beasiswa bagi kader desa
Rakornas tersebut juga diisi deklarasi komitmen perguruan tinggi untuk menyediakan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Sejumlah kampus yang terlibat antara lain UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.
Dalam laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Rencana ini menambah bentuk kolaborasi kampus yang dibahas dalam forum, di samping kegiatan pendampingan dan program berbasis kebutuhan warga.
Ke depan, keberhasilan kerja sama tersebut akan bergantung pada bagaimana program diterapkan dan seberapa tepat sasaran penerimanya. Pemerintah provinsi, perguruan tinggi, dan unsur pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat menjaga kolaborasi agar berbagai kegiatan itu berujung pada peningkatan kemampuan dan kemandirian warga.
