Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal memprotes Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait sengketa lahan di Tanah Abang, Jakarta. Hercules mengaku telah mengeluarkan uang puluhan miliar rupiah untuk membebaskan dan mengosongkan tanah yang ia klaim bermasalah, sementara Ara menyatakan lahan tersebut merupakan aset negara.
Protes itu disampaikan Hercules saat mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beberapa waktu lalu. Video pernyataannya diunggah melalui Instagram GRIB Jaya dan dikutip detikcom pada Rabu (21/10/2026).
“Tanah itu bukan kosong begitu. Tanah itu aku bebasin pakai uang. Aku pakai uang. Aku kosongkan pakai uang. Uang puluh-puluhan miliar,” kata Hercules. Ia merasa dirugikan dan meminta Ara tidak menggunakan jabatannya untuk merugikan masyarakat.
Ara menyebut lahan sebagai aset PT KAI
Dalam video tersebut, Hercules tidak menyebut secara spesifik lokasi tanah yang ia persoalkan. Ara kemudian merujuk pada lahan di Tanah Abang yang diklaim sebagai aset PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menurut Ara, ia telah mengecek status lahan kepada Kementerian ATR/BPN, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria.
“Menurut mereka yang di Tanah Abang jelas aset negara,” ujar Ara dalam keterangan tertulis kepada detikcom. Ia mengatakan tanah itu direncanakan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat, tetapi rencana tersebut belum dapat dijalankan karena sengketa kepemilikan.
“Indonesia negara hukum, negara harus hadir untuk menggunakan asetnya untuk membantu rakyatnya,” kata Ara.
Lahan seluas 4,3 hektare itu direncanakan menjadi lokasi rusun bagi warga yang tinggal di bantaran rel. Proyek tersebut disebut sebagai tindak lanjut permintaan Presiden Prabowo agar warga di kawasan itu direlokasi. Ara pernah mengunjungi lokasi bersama Bobby pada April 2026 dan bertemu Hercules. Setelah itu, muncul klaim kepemilikan dari PT KAI dan pihak ahli waris almarhum Iljas Gelar Radjo.
Klaim PT KAI dan ahli waris berujung gugatan
Kementerian ATR/BPN menyatakan tanah tersebut tercatat sebagai aset PT KAI. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan data kementerian mencatat bidang tanah itu pada Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 17 dan HPL Nomor 19.
“Berdasarkan data yang terekam di Kementerian ATR/BPN, bidang tanah tersebut milik PT KAI yang tercatat HPL Nomor 17 dan HPL Nomor 19,” kata Iljas dalam pertemuan di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, pada 17 April 2026.
Di sisi lain, pihak GRIB Jaya menyatakan tanah tersebut masih milik ahli waris Sulaeman Efendi, bukan PT KAI. Ketua Tim Advokasi dan Hukum GRIB Jaya Wilson Colling menyebut lahan itu memiliki alas hak verponding era Belanda yang dikonversi menjadi Verponding Indonesia Nomor 946. Menurut Wilson, ahli waris masih menguasai dan menempati lahan tersebut.
Wilson juga mempersoalkan dasar administrasi yang digunakan PT KAI. Ia menyebut verponding Nomor 14399 yang menjadi dasar penerbitan HPL bukan berlokasi di Tanah Abang. Perbedaan klaim itu belum menjadi penetapan akhir mengenai kepemilikan lahan.
Ahli waris Sulaeman Efendi, dengan bantuan Hercules dan tim hukum GRIB Jaya, menggugat kepemilikan tanah tersebut. Perkara itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 April 2026 dengan nomor 241/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst.
Proyek rusun masih menunggu proses sengketa
Pada September 2026, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan ATR/BPN Brigjen Pol Hendra Gunawan menyampaikan bahwa proses gugatan masih berjalan. Tahapannya mencakup pengujian berkas dan penetapan status quo, yang membuat rencana pembangunan rusun belum bisa dilanjutkan.
Ara juga meminta bantuan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional Dedi Prasetyo untuk menyelesaikan persoalan lahan negara yang dikuasai pihak ketiga. Ia berharap aset strategis dapat dikelola negara untuk mendukung kebutuhan masyarakat.
Untuk saat ini, klaim masing-masing pihak masih berhadapan dalam proses hukum. Kepastian status tanah di Tanah Abang akan menentukan apakah lahan tersebut dapat digunakan untuk rusun, sekaligus menjadi dasar bagi kelanjutan rencana relokasi warga bantaran rel.
