Prabowo Ungkap 5 IUP Punya Cadangan Rp5.400 Triliun

Energi

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia memiliki lima izin usaha pertambangan (IUP) dengan cadangan terbukti yang nilainya setara US$300 miliar atau sekitar Rp5.400 triliun. Ia menyebut informasi itu baru diterimanya dan menyampaikan laporan tersebut dalam Rakornas TKPAD 2026, Kamis (22/10/2026).

Prabowo belum mengungkap komoditas yang terkandung di lima konsesi tersebut. Namun, menurut dia, cadangan di setiap area telah diketahui melalui studi. Nilai yang disebut merujuk pada potensi cadangan terbukti, bukan penerimaan yang sudah masuk ke kas negara.

Lima konsesi disebut memiliki cadangan terbukti

Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan lima IUP itu dipilih dari ratusan izin pertambangan yang ada. Ia menyebut cadangan terbukti di area-area tersebut telah didasarkan pada kajian, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5.400 triliun.

“Baru saja saya menerima laporan bahwa ada 5 konsesi, IUP, dari sekian ratus IUP, 5 ini memiliki cadangan proven yang sudah didasarkan atas studi, nilainya itu adalah Rp5.400 triliun atau US$300 miliar, 5 konsesi,” kata Prabowo.

Dalam laporan yang disampaikan, belum ada rincian mengenai jenis mineral atau komoditas yang dimaksud. Prabowo juga tidak menjelaskan lokasi kelima konsesi maupun tahapan pengelolaan masing-masing wilayah. Karena itu, angka tersebut memberi gambaran nilai cadangan secara agregat, tetapi belum menjelaskan kontribusi setiap IUP.

Istilah cadangan terbukti yang digunakan Prabowo mengacu pada hasil studi atas potensi di lima area. Akan tetapi, keterangan yang tersedia tidak memuat metode penilaian, periode kajian, ataupun rincian dasar penghitungan nilai. Informasi itu diperlukan untuk memahami lebih lengkap bagaimana nilai US$300 miliar tersebut disusun.

Potensi di bawah tanah belum menjadi setoran negara

Prabowo menegaskan sumber daya yang dilaporkan itu masih berada di bawah tanah. Dengan demikian, nilai cadangan yang disebut belum menjadi penerimaan negara. Ia tidak menyampaikan kapan konsesi-konsesi tersebut akan dikembangkan atau berapa nilai yang kelak dapat direalisasikan.

Pembedaan antara nilai cadangan dan penerimaan aktual menjadi penting dalam membaca angka Rp5.400 triliun. Angka itu menunjukkan estimasi nilai atas cadangan yang telah dikaji, bukan jumlah uang yang sudah diterima pemerintah. Prabowo sendiri menggarisbawahi bahwa potensi tersebut belum menghasilkan setoran bagi negara.

Belum adanya rincian komoditas juga membuat nilai tersebut belum bisa dikaitkan dengan jenis tambang tertentu berdasarkan keterangan dalam sambutan. Pemerintah belum menyampaikan informasi lebih jauh mengenai jadwal pengembangan, produksi, maupun bentuk pengelolaan lima konsesi itu. Hal-hal tersebut akan menentukan bagaimana potensi yang disebut dapat diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi dan penerimaan.

Prabowo minta pemberian konsesi dilakukan cermat

Dalam konteks laporan itu, Prabowo menyatakan konsesi pertambangan tidak semestinya dibagikan terlalu mudah. Ia menekankan bahwa pemberian izin perlu dilakukan dengan teliti. Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas keberadaan potensi besar yang, menurut laporan yang diterimanya, belum menghasilkan setoran bagi negara.

Prabowo tidak merinci langkah yang akan ditempuh pemerintah terhadap lima IUP tersebut. Ia juga belum menyebut apakah akan ada evaluasi atas masing-masing konsesi. Pernyataannya berfokus pada perlunya kehati-hatian dalam pembagian konsesi, tanpa menjabarkan aturan atau kebijakan baru dalam sambutan tersebut.

Rincian lanjutan mengenai komoditas, hasil studi, serta status pengelolaan lima IUP akan membantu memperjelas arti angka yang disampaikan. Untuk saat ini, pesan utama Prabowo adalah bahwa pemerintah menerima laporan tentang cadangan bernilai besar, sementara potensi itu masih berada di dalam tanah. Pemerintah juga perlu memastikan pemberian konsesi dilakukan secara cermat agar sumber daya yang ada dapat dikelola dengan jelas dan memberi manfaat bagi negara.