Tujuh personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya dimutasi setelah terlibat dalam penangkapan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra di sebuah hotel kawasan Ketintang. Perpindahan jabatan itu tercantum dalam surat telegram tertanggal 23 Oktober 2026 dan kini menjadi sorotan Indonesia Police Watch (IPW), yang meminta prosesnya dievaluasi.
Surat bernomor ST/309/X/KEP/2026 itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan. Tujuh personel yang sebelumnya bertugas di Satresnarkoba kini menempati posisi baru di sejumlah satuan dan polsek di Surabaya.
Belum ada penjelasan resmi dari Polrestabes Surabaya mengenai alasan mutasi tersebut. Di tengah belum adanya klarifikasi, IPW menilai perlu dipastikan apakah perpindahan itu merupakan bagian dari rotasi rutin atau berkaitan dengan penanganan kasus yang melibatkan para legislator.
Rincian mutasi tujuh personel Satresnarkoba
Tiga perwira mendapat penugasan baru. Iptu Kevin Asshabul Kahfi, yang sebelumnya menjabat Kanit 1, dipindahkan menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho bergeser dari Kasubnit 1 Unit 1 menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.
Adapun Ipda Andri Kiki, yang sebelumnya menjabat Kasubnit, kini bertugas sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari. Perubahan juga mencakup empat anggota bintara yang disebut terlibat langsung dalam penangkapan.
Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso ditempatkan di Polsek Tegalsari. Aipda Rico Pramana berpindah ke Polsek Tambaksari, sementara Bripka Rangga Pinileh bertugas di Polsek Genteng.
IPW minta alasan pemindahan diperiksa
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyoroti waktu penerbitan surat telegram, yang muncul setelah penangkapan tiga anggota DPRD itu menjadi perhatian publik. Ia menduga ada kemungkinan campur tangan pihak luar, tetapi menekankan bahwa dugaan tersebut perlu diperiksa, bukan dianggap sebagai kesimpulan.
"Ini ada potensi memang [dugaan] intervensi. Memang penangkapan tiga anggota DPRD tersebut kan terpublikasi dan tentu membuat malu. Tapi itu kan konsekuensi dan menurut saya harus dipublikasikan," kata Sugeng saat dikonfirmasi, Minggu (1/11).
Menurut Sugeng, pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara oleh para personel. Jika tidak ditemukan pelanggaran, ia meminta keputusan mutasi ditinjau kembali agar tidak menimbulkan dugaan bahwa anggota yang menjalankan tugas justru dipindahkan karena perkara tersebut mendapat sorotan.
Ia juga meminta Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko mengevaluasi surat telegram. Sugeng mengaitkan hal itu dengan upaya Kapolri Suyudi Ario Seto yang sedang menggencarkan pemberantasan narkoba. Baginya, kejelasan alasan rotasi penting agar kebijakan penempatan personel tidak mengurangi kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Sampai berita ini disusun, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan belum memberikan tanggapan atau klarifikasi mengenai polemik mutasi. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan baru mengetahui informasi tersebut dan menyerahkan penjelasan kepada Polrestabes Surabaya.
Kasus bermula dari penggerebekan di hotel
Penangkapan yang mendahului mutasi berlangsung pada Senin (28/9) dini hari. Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mengamankan tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra bersama lima orang lain di sebuah kamar hotel di Surabaya.
Ketiga legislator itu berinisial ARR dari DPRD Kabupaten Situbondo, ADR dari DPRD Banyuwangi, dan UAM dari DPRD Kabupaten Malang. Lima orang lainnya berinisial F, K, N, Ro, dan R.
Dalam penggerebekan, polisi menyita satu plastik bekas pakai sabu, dua pil ekstasi berwarna kuning, alat isap, korek, serta bungkus rokok bekas yang digunakan untuk menyimpan sabu. Pemeriksaan urine terhadap delapan orang menunjukkan tujuh orang positif menggunakan ekstasi. Satu orang berinisial N juga dinyatakan mengonsumsi sabu dan ekstasi.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut. Setelah kasus terungkap, DPD Partai Gerindra Jawa Timur merekomendasikan pemecatan terhadap tiga kadernya. Di tengah dua perkara yang kini menjadi perhatian—dugaan penyalahgunaan narkoba dan polemik mutasi—penjelasan resmi mengenai dasar pemindahan personel akan menjadi penting untuk menjernihkan duduk perkara.
