Ribuan PPPK paruh waktu di Lombok Barat (Lobar), Nusa Tenggara Barat, dijadwalkan mengakhiri masa kontrak pada Desember 2026. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD PSDM) mulai menyiapkan proses perpanjangan, meski tahapan resmi belum dimulai.
BKD PSDM telah meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mendata pegawai yang akan diusulkan untuk melanjutkan kontrak. Setelah data dari OPD terkumpul, pegawai yang memenuhi kriteria akan diminta menyiapkan kelengkapan administrasi.
Di sejumlah OPD, para PPPK paruh waktu terlihat mulai menyiapkan dokumen yang diperlukan. Salah satunya adalah e-Kinerja, yang diisi melalui aplikasi yang disediakan pemerintah kabupaten. Pegawai juga melampirkan foto saat bekerja di kantor, lengkap dengan keterangan hari dan tanggal.
Pemkab Lobar masih menghimpun data pegawai
Kepala Bidang Pengadaan, Data, dan Informasi BKD PSDM Lombok Barat, Deny Satriawan, mengatakan kontrak para PPPK paruh waktu berakhir pada Desember. Namun, proses perpanjangan belum berjalan karena pemerintah daerah masih berada pada tahap persiapan.
Menurut Deny, BKD PSDM telah menyurati seluruh OPD untuk meminta data pegawai yang akan diperpanjang masa kontraknya. Data tersebut menjadi langkah awal sebelum persyaratan administrasi disampaikan kepada pegawai.
“Ini kami persiapkan dulu, kami bersurat ke OPD minta data siapa (PPPK Paruh Waktu) yang mau diperpanjang. Kita siapkan dulu,” kata Deny.
Dengan demikian, pengumpulan data dari masing-masing OPD akan menentukan siapa yang masuk dalam proses berikutnya. BKD PSDM belum menyebutkan jumlah pegawai yang akan memperoleh perpanjangan, sebab daftar usulan masih diminta dari perangkat daerah.
SKP dan e-Kinerja menjadi bagian persyaratan
Setelah data dari OPD diterima, pegawai yang akan diusulkan diminta melengkapi dokumen persyaratan. Deny menyebut Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan e-Kinerja sebagai bagian dari syarat perpanjangan kontrak. Persyaratan lain akan disampaikan setelah tahapan perpanjangan berjalan.
Dokumentasi kegiatan kerja yang dimasukkan dalam e-Kinerja menjadi salah satu kelengkapan yang tengah disiapkan pegawai. Foto harus dilampirkan sesuai hari dan tanggal, sebagaimana terlihat dalam persiapan di sejumlah OPD. Pemerintah daerah menyediakan aplikasi untuk pengisian e-Kinerja tersebut.
BKD PSDM belum memulai pemeriksaan akhir atas dokumen karena proses masih menunggu data dari OPD. Setelah usulan perpanjangan diproses, kontrak akan ditandatangani oleh kepala OPD masing-masing. Tahap berikutnya, setelah kontrak diperpanjang, usulan tersebut disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jumlah PPPK paruh waktu Lobar lebih dari 3.000
Jumlah PPPK paruh waktu di Lombok Barat tercatat lebih dari 3.000 orang. Jika mengacu pada usulan sebelumnya ke BKN, jumlahnya mencapai 3.601 orang. Dari angka tersebut, terdapat 31 orang yang tidak dapat diterbitkan nomor induk pegawai (NIP).
Angka dalam usulan sebelumnya itu belum menjadi jumlah pasti pegawai yang akan diperpanjang pada periode kali ini. Pemerintah daerah masih meminta OPD menyampaikan data terbaru mengenai pegawai yang akan diusulkan, sehingga jumlah akhir baru dapat diketahui setelah tahapan tersebut berlangsung.
Perpanjangan kontrak juga tidak otomatis berlaku bagi seluruh PPPK paruh waktu. Deny menyebut pegawai yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat tidak diperpanjang. Sementara itu, pemenuhan SKP, e-Kinerja, dan persyaratan lain menjadi bagian dari proses yang harus disiapkan.
Dengan masa kontrak yang berakhir pada Desember 2026, perhatian berikutnya tertuju pada penyelesaian pendataan dan pemeriksaan dokumen di tiap OPD. Pemkab Lobar belum mengumumkan jadwal rinci tahapan perpanjangan. Kejelasan mengenai jumlah pegawai yang diusulkan akan bergantung pada data yang dihimpun pemerintah daerah.
