Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan, pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis membuat Presiden Prabowo Subianto kehilangan jabatan. Menurut Jimly, proses pemakzulan melekat pada individu yang menjabat, bukan pada pasangan yang terpilih bersama dalam pemilihan umum.
Penjelasan itu disampaikan Jimly saat menanggapi anggapan bahwa Prabowo juga harus mundur apabila Gibran dimakzulkan karena persoalan persyaratan administrasi atau ijazah. Ia menyebut anggapan tersebut sebagai spekulasi, bukan konsekuensi yang otomatis berlaku.
Uraian Jimly berfokus pada prinsip pertanggungjawaban masing-masing pejabat dan ketentuan konstitusi. Bahan yang menjadi dasar artikel ini tidak menjelaskan adanya keputusan resmi Gibran untuk mengundurkan diri; pembahasan Jimly berkaitan dengan kemungkinan pemakzulan.
Pemakzulan melekat pada pejabat yang bersangkutan
Dalam siniar Total Politik, Jimly menjelaskan bahwa pemakzulan ditujukan kepada presiden atau wakil presiden sebagai individu yang memegang jabatan. Karena itu, apabila dugaan pelanggaran diarahkan kepada wakil presiden, perkara tersebut harus dibuktikan terhadap wakil presiden yang bersangkutan.
“Pemakzulan itu terjadi kepada individu presiden atau wakil presiden sebagai pemegang jabatan. Tanggung jawabnya (seperti hukum pidana) adalah tanggung jawab individu, tidak bisa sama-sama (sepaket),” ujar Jimly.
Dengan kerangka tersebut, status Prabowo sebagai presiden tidak serta-merta gugur hanya karena wakil presidennya menghadapi proses pemakzulan. Keduanya memang dipilih sebagai pasangan, tetapi menurut Jimly, pertanggungjawaban dalam perkara yang menjadi dasar pemakzulan tetap perlu dikaitkan dengan orang yang diduga melakukan pelanggaran.
Jimly menyebut anggapan bahwa pemakzulan seorang wakil presiden otomatis berujung pada lengsernya presiden sebagai spekulasi masyarakat. Ia menggunakan istilah “kiralogi” untuk menggambarkan dugaan yang belum tentu sesuai dengan mekanisme konstitusi.
Enam alasan pemakzulan dalam UUD 1945
Jimly merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang memuat alasan pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. Ada enam alasan yang disebutkan, yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Daftar itu berlaku sebagai dasar yang harus diperiksa dalam proses pemakzulan. Artinya, isu mengenai persyaratan administrasi atau ijazah, jika diajukan sebagai dugaan pelanggaran, tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa syarat pemakzulan telah terpenuhi. Dugaan tersebut tetap harus dibuktikan terhadap individu yang menjadi sasaran proses.
Penjelasan ini penting karena pembicaraan mengenai pemakzulan kerap melebar menjadi spekulasi tentang nasib pejabat lain. Jimly mengingatkan bahwa penilaian atas dugaan pelanggaran tidak bisa dilakukan secara kolektif hanya karena para pejabat itu berada dalam satu pasangan kepemimpinan.
Bukti harus ditujukan kepada masing-masing individu
Menurut Jimly, prinsip pertanggungjawaban individual tetap berlaku sekalipun suatu peristiwa melibatkan lebih dari satu orang. Jika dugaan pelanggaran dilakukan bersama-sama, masing-masing orang tetap harus dibuktikan keterlibatannya secara tersendiri.
“Jadi yang korupsi atau melanggar itu ya sendiri-sendiri. Kalaupun peristiwanya itu adalah gabungan atau dilakukan bersama-sama, bisa saja (diproses), tetapi tetap harus dibuktikan sendiri-sendiri,” kata Jimly.
Dengan demikian, dugaan mengenai Gibran—baik terkait persyaratan administrasi maupun perbuatan lain yang disebut sebagai dasar pemakzulan—tidak otomatis menjadi tanggung jawab Prabowo. Penilaian terhadap presiden hanya dapat dikaitkan dengan dugaan yang ditujukan kepadanya dan harus dibuktikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pernyataan Jimly menempatkan isu tersebut dalam kerangka hukum, bukan sekadar hubungan politik antara presiden dan wakil presiden. Setiap proses tetap perlu mengikuti ketentuan konstitusi, sementara kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat ditarik hanya dari spekulasi tentang kemungkinan pemakzulan.
Karena itu, perdebatan mengenai posisi Prabowo dan Gibran perlu dibedakan dari proses pembuktian yang menjadi syarat pemakzulan. Rujukan pada Pasal 7A dan prinsip tanggung jawab individual memberi konteks untuk menilai isu tersebut secara lebih cermat, tanpa menganggap bahwa konsekuensi terhadap satu pejabat otomatis berlaku kepada pejabat lainnya.
