Jennifer Coppen menegaskan bahwa keterlibatannya dengan sebuah brand emas dan perhiasan hanya sebagai brand ambassador, bukan bagian dari pengelolaan perusahaan. Klarifikasi itu disampaikan setelah namanya terseret dalam pemberitaan mengenai dugaan penipuan investasi emas dan perak yang dilaporkan merugikan konsumen hingga Rp25 miliar.
Perusahaan yang dikaitkan dengan perkara tersebut disebut sebagai PT Divine Gold Jewelry atau Nellava Bullion. Puluhan konsumen mengaku mengalami kerugian, dan perusahaan dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dalam ringkasan informasi yang beredar, jumlah korban disebut mencapai 86 orang.
Nama Jennifer menjadi sorotan karena pernah tampil dalam kegiatan promosi brand itu. Ia menyampaikan penjelasan melalui pernyataan resmi, termasuk soal awal kerja sama, batas tugas, dan keputusan mengakhiri kontrak sebelum masa perjanjian berakhir. Klarifikasi tersebut tidak dengan sendirinya menentukan ada atau tidaknya tindak pidana; perkara tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Jennifer mengatakan kerja samanya dengan brand tersebut dimulai pada 8 Januari 2026 berdasarkan kontrak yang disepakati kedua pihak. Dalam perjanjian itu, ia bertugas mempromosikan produk, membuat konten, serta menghadiri acara sesuai ketentuan kerja sama.
Ia membantah terlibat dalam manajemen internal perusahaan. Menurut Jennifer, ia tidak mengelola dana, menangani transaksi dengan pelanggan, menjalankan proses penjualan, ataupun mengambil keputusan operasional. Ia juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan cara perusahaan menjalankan usaha.
“Saya tidak memiliki keterlibatan dalam manajemen internal, pengelolaan dana, transaksi dengan pelanggan, proses penjualan, maupun pengambilan keputusan operasional perusahaan,” kata Jennifer dalam klarifikasinya.
Jennifer turut menyatakan bahwa ia tidak menerima komisi berdasarkan jumlah produk yang terjual kepada pelanggan. Penghasilan dan tugasnya, menurut penjelasan tersebut, mengikuti lingkup kerja profesional yang telah disepakati dalam kontrak.
Ia meminta masyarakat membedakan peran sebagai wajah promosi dengan pihak yang bertanggung jawab mengelola bisnis. Jennifer memahami bahwa kehadirannya dalam materi promosi memunculkan pertanyaan, tetapi mengingatkan agar keterlibatan promosi tidak langsung disamakan dengan keterlibatan dalam pengelolaan perusahaan atau dugaan tindak pidana.
Kontrak Jennifer semula direncanakan berjalan hingga 2027. Namun, ia mengaku menerima keluhan dari sejumlah pelanggan mengenai pelayanan dan pemenuhan pesanan setelah kerja sama berlangsung beberapa bulan. Keluhan itu, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan hubungan profesionalnya dengan brand tersebut.
Jennifer dan pihak brand kemudian sepakat mengakhiri kerja sama pada 19 Juni 2026, lebih awal dari rencana semula. Ia menyebut keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi yang berkembang, bukan setelah kontrak mencapai masa akhir.
“Saya menerima keluhan dari sejumlah pelanggan terkait pelayanan dan pemenuhan pesanan. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi saya terhadap keberlangsungan kerja sama,” demikian pernyataan Jennifer.
Ia juga menegaskan tidak ingin mendahului proses hukum, menilai pihak tertentu, atau menyimpulkan perkara yang belum diputuskan. Penanganan dugaan kasus itu, kata Jennifer, sebaiknya diserahkan kepada aparat sesuai kewenangannya. Pihak yang memiliki pertanyaan atau keberatan terkait transaksi dapat menempuh jalur yang tersedia.
Promosi dan tanggung jawab usaha perlu dibedakan
Selain Jennifer, nama Kirana Larasati dan Nope Novian juga disebut dalam keterangan mengenai figur publik yang pernah muncul dalam materi promosi perusahaan. Kirana sebelumnya turut menyampaikan bahwa dirinya tidak terlibat mengelola dana pelanggan dan telah mengakhiri kerja sama sebagai brand ambassador. Namun, penyebutan nama dalam aktivitas promosi bukan bukti bahwa seseorang terlibat dalam dugaan tindak pidana.
Kasus ini memperlihatkan pentingnya konsumen memeriksa informasi dan mekanisme transaksi sebelum menempatkan dana pada produk investasi. Pada saat yang sama, keterangan para pihak perlu dibaca sebagai klaim masing-masing sampai fakta-fakta diuji dalam proses hukum. Perkembangan penyelidikan dan penjelasan resmi dari pihak terkait akan menjadi penentu konteks perkara selanjutnya.
