Demo Red Line di Amsterdam Desak Sanksi untuk Israel

Dunia

Lebih dari 200 ribu orang memenuhi jalan-jalan pusat Amsterdam, Belanda, pada Minggu (8/11/2026) dalam demonstrasi pro-Palestina bertajuk “Red Line”. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah lebih keras terhadap Israel terkait perang di Gaza, mulai dari memperketat sanksi perdagangan hingga menghentikan seluruh penjualan senjata.

Aksi berlangsung di tengah kritik bahwa pemerintah Belanda belum berbuat cukup untuk menekan Israel. Para demonstran mengenakan pakaian merah, membawa bendera dan spanduk Palestina, serta meneriakkan “Free, free Palestine!” sepanjang rute yang ditutup bagi kendaraan.

Penyelenggara menyebut lebih dari 200 ribu orang mengikuti unjuk rasa tersebut. Sebagian besar aksi berjalan tertib, meski terjadi bentrokan antara polisi dan demonstran di sejumlah titik. Empat orang dilaporkan ditangkap.

Tuntutan demonstran dalam aksi Red Line

Peserta aksi meminta pemerintah Belanda meningkatkan tekanan terhadap Israel. Tuntutan mereka mencakup sanksi perdagangan yang lebih ketat, penghentian total ekspor senjata, serta pernyataan resmi pemerintah bahwa serangan Israel di Gaza merupakan genosida.

“Apa yang terjadi di sana sungguh tidak manusiawi. Menurut saya, pemerintah Belanda tidak melakukan apa pun. Mereka tidak berani mengambil langkah serius apa pun,” kata seorang demonstran, Mike van Dongen.

Amnesty International cabang Belanda menjadi salah satu penyelenggara utama aksi. Massa memadati jalan-jalan utama pusat kota, dengan seruan agar pemerintah mengubah kecaman terhadap situasi di Gaza menjadi kebijakan yang lebih tegas.

Demonstrasi Red Line di Amsterdam bukan aksi pertama dengan tuntutan serupa. Unjuk rasa sebelumnya digelar pada awal Oktober tahun lalu. Pada Juni, demonstran juga mengadakan pawai di Den Haag, ibu kota pemerintahan Belanda.

Respons pemerintah Belanda terhadap desakan publik

Perdana Menteri Belanda Rob Jetten tidak hadir dalam demonstrasi Minggu itu. Ia pernah ikut dalam aksi serupa tahun lalu, sebelum menjabat sebagai perdana menteri. Dalam konferensi pers pada Jumat (7/11), Jetten mengatakan posisinya saat ini membuat kehadirannya dalam demonstrasi tidak tepat.

Jetten membela langkah pemerintahannya dan menyatakan kabinet berupaya meringankan keadaan di Gaza. “Setiap hari dan setiap minggu kami berupaya semampu kami untuk meringankan situasi yang mengerikan di sana,” ujarnya.

Ia juga menyebut pemerintah menggunakan tekanan politik dan diplomatik agar Israel mematuhi kesepakatan terkait Gaza. Pemerintah Belanda, menurut Jetten, bekerja sama dengan mitra-mitra Eropa untuk meningkatkan tekanan diplomatik dan mendorong solusi dua negara.

Menteri Luar Negeri Tom Berendsen turut menanggapi kekhawatiran publik atas situasi di Palestina dan Israel. Ia menyatakan kabinet berkomitmen mendorong stabilitas Timur Tengah, memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza, serta mewujudkan negara Palestina yang layak, demokratis, dan merdeka berdampingan dengan Israel yang aman.

Hubungan diplomatik Belanda-Israel ikut memanas

Perang di Gaza telah memperburuk hubungan diplomatik Belanda dan Israel. Tahun lalu, menteri luar negeri Belanda mengundurkan diri setelah gagal mengupayakan dukungan bagi sanksi baru terhadap Israel.

Pemerintah koalisi minoritas yang mulai berkuasa pada Februari memberlakukan larangan impor produk dari permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina. Kebijakan itu memicu perselisihan diplomatik. Israel kemudian mencabut hak istimewa dan kekebalan diplomatik bagi diplomat Belanda yang bertugas di Ramallah.

Situasi kemanusiaan di Gaza tetap menjadi latar utama desakan para demonstran. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 1.550 warga Palestina tewas akibat serangan pasukan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada Oktober 2025. Perempuan dan anak-anak mencakup sekitar separuh dari korban meninggal yang tercatat sejak gencatan senjata tersebut.

Sementara itu, data yang dikutip dalam laporan mengenai perang di Gaza menyebut jumlah korban tewas sejak agresi berlangsung telah mencapai 74 ribu orang, termasuk 21 ribu anak-anak. Gencatan senjata yang sempat diberlakukan pada 10 Oktober 2025 tidak menghentikan seluruh serangan dan pembunuhan, menurut laporan tersebut.

Besarnya jumlah peserta aksi menunjukkan bahwa tekanan publik terhadap pemerintah Belanda masih kuat. Sejauh mana tuntutan itu akan mendorong perubahan kebijakan terhadap Israel menjadi perhatian berikutnya, terutama ketika hubungan diplomatik kedua negara telah mengalami ketegangan.