Mike Johnson Mundur dari Pimpinan Partai Republik di DPR AS

Dunia

Mike Johnson mundur dari posisi pemimpin Partai Republik di DPR Amerika Serikat setelah partainya kalah telak dalam pemilu sela. Keputusan Ketua DPR AS itu disampaikan kepada staf pada Rabu pagi, sehari setelah Partai Demokrat merebut kendali atas kedua kamar Kongres. Juru bicara Johnson mengonfirmasi kabar tersebut kepada AFP.

Ketika ditanya melalui email apakah laporan mengenai rencana pengunduran diri Johnson benar, juru bicaranya menjawab singkat: “Benar.” Johnson, politikus Partai Republik asal Louisiana berusia 54 tahun, merupakan tokoh partai dengan jabatan tertinggi setelah Presiden Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance.

Johnson tak lagi maju sebagai pemimpin partai

Pengunduran diri yang dimaksud adalah keputusan Johnson untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai pemimpin Partai Republik di DPR. Keputusan itu tidak berarti ia langsung melepas jabatan Ketua DPR ataupun meninggalkan Kongres. Johnson terpilih kembali sebagai anggota DPR dari Louisiana.

Pembedaan ini penting karena posisi pemimpin partai dan jabatan Ketua DPR tidak sama. Johnson masih menjabat Ketua DPR, sementara ia memilih tidak mengikuti persaingan untuk memimpin Partai Republik di lembaga tersebut. Ia juga berada di urutan kedua dalam garis suksesi kepresidenan AS.

Johnson sebelumnya sempat mengisyaratkan akan tetap memimpin partainya, bahkan jika Demokrat berhasil mengambil alih kendali DPR. Ia juga aktif berkampanye untuk mempertahankan mayoritas tipis Partai Republik di lembaga itu. Hasil pemilu sela mengubah situasi politik yang menjadi latar bagi keputusan terbarunya.

Perebutan posisi pengganti Johnson

Keputusan Johnson untuk tidak maju membuka persaingan bagi dua politikus konservatif Partai Republik, yakni Pemimpin Mayoritas DPR Steve Scalise dan Ketua Komite Kehakiman Jim Jordan. Keduanya dikenal sebagai pendukung setia Trump. Pemungutan suara untuk menentukan pemimpin baru diperkirakan berlangsung pada Selasa pekan berikutnya.

Trump memuji kepemimpinan Johnson, tetapi menyatakan tidak akan ikut campur dalam persaingan mencari penggantinya. “Namun, ketua DPR itu luar biasa. Orang-orang yang bekerja di bawahnya juga luar biasa. Mereka semua orang baik,” kata Trump kepada wartawan.

Johnson mulai memimpin DPR pada Oktober 2023. Ia muncul sebagai kandidat kompromi setelah Partai Republik dilanda perselisihan internal selama berminggu-minggu menyusul pencopotan Ketua DPR sebelumnya, Kevin McCarthy. Perjalanannya ke posisi tersebut kala itu berlangsung di tengah perpecahan di dalam partainya sendiri.

Kekalahan dalam pemilu sela kini menghadirkan keadaan berbeda bagi Partai Republik. Demokrat merebut kendali kedua kamar Kongres setelah melakukan penolakan besar-besaran terhadap partai Johnson dan kebijakan Trump. Perubahan itu menjadi latar langsung bagi peralihan kepemimpinan di kubu Republik, meski Johnson sendiri belum meninggalkan kursi Ketua DPR.

Demokrat siapkan Hakeem Jeffries

Di kubu Demokrat, Pemimpin Partai Demokrat di DPR Hakeem Jeffries secara resmi meminta dukungan rekan-rekannya pada Rabu, 4 November, untuk menjadi Ketua DPR berikutnya. Ia diperkirakan akan memperoleh posisi itu ketika Kongres baru mulai bersidang pada Januari.

Jika terpilih, Jeffries akan menjadi orang kulit hitam pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menjabat sebagai Ketua DPR. Ia menyebut keterjangkauan biaya hidup dan akuntabilitas sebagai prioritas. Dalam surat kepada anggota DPR Demokrat, Jeffries menulis bahwa masa ketika DPR berfungsi seperti “anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki pemerintahan Trump” telah berakhir.

Jeffries juga berjanji meminta pertanggungjawaban pihak yang ia sebut sebagai penjahat. Ia menjanjikan langkah-langkah yang berkaitan dengan biaya layanan kesehatan, tarif, dan perang Iran. Pernyataan itu menunjukkan isu-isu yang ingin ia dorong saat partainya mengambil kendali di Kongres.

Perubahan pimpinan di DPR AS akan berlangsung dalam dua tahap: Partai Republik harus menentukan pemimpin baru, sementara Kongres baru dijadwalkan mulai bersidang pada Januari. Hingga pemilihan pengganti berlangsung, Johnson tetap memegang jabatan Ketua DPR. Hasil perebutan posisi di kedua kubu akan menentukan siapa yang memimpin lembaga tersebut pada periode berikutnya.