SAMARINDA — Ketua Panitia Khusus HIV DPRD Kalimantan Timur, M. Darlis Pattalongi, mengatakan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS di Kaltim perlu diperbarui. Regulasi yang berlaku sejak 2007 itu dinilai tak lagi sejalan dengan perubahan aturan kesehatan nasional maupun kebutuhan penanganan HIV saat ini.
Darlis menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai pada Kamis (15/10/2026). Menurut dia, persoalan HIV di Kaltim tidak berhenti pada ketersediaan obat. Deteksi kasus, stigma sosial, dan keberlanjutan pendanaan program juga menjadi tantangan yang perlu ditangani.
Perda HIV Kaltim perlu menyesuaikan aturan baru
Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan HIV/AIDS telah berlaku hampir dua dekade. Dalam kurun tersebut, kata Darlis, undang-undang kesehatan telah berubah dua kali dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai penanggulangan HIV mengalami empat kali perubahan.
“Perda kita itu nomor 5 tahun 2007. Sudah hampir 20 tahun yang lalu,” kata Darlis.
Perubahan aturan di tingkat nasional membuat sejumlah ketentuan dalam Perda lama dinilai tidak lagi selaras. DPRD Kaltim pun menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan HIV. Pembaruan ini dimaksudkan untuk memperbarui landasan hukum sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah.
Kebutuhan regulasi baru berjalan beriringan dengan persoalan data. Kajian yang digunakan Pansus mencatat sekitar 6.670 orang dengan HIV di Kaltim. Namun, angka itu merujuk pada penelitian yang dilakukan sekitar satu hingga dua tahun sebelumnya, sehingga belum tentu menggambarkan kondisi terkini.
Darlis juga menyampaikan asumsi dari kalangan dokter bahwa setiap satu kasus yang terdeteksi dapat menandakan adanya kasus lain yang belum ditemukan. Dengan menggunakan rasio satu kasus terdeteksi berbanding 200 kasus lain, ia menyebut jumlah orang yang mungkin terpapar berpotensi melampaui 100.000.
Angka tersebut, bagaimanapun, bukan jumlah kasus terkonfirmasi. Rasio itu masih memerlukan dukungan data epidemiologi yang dapat diverifikasi. Karena itu, pembaruan data dan perluasan pemeriksaan menjadi penting sebelum perkiraan tersebut diperlakukan sebagai gambaran pasti situasi HIV di Kaltim.
Stigma menghambat skrining HIV
Menurut Darlis, kelemahan penanganan HIV di daerah bukan terutama pada ketersediaan terapi. Ia menyebut obat HIV tersedia, bahkan ada yang tidak terpakai. Tantangan yang lebih besar adalah pelacakan dan pemeriksaan atau skrining, yang dibutuhkan untuk menemukan kasus lebih dini.
“Sebetulnya kelemahan kita bukan dari segi pengobatannya. Justru obat-obat HIV itu banyak tidak terpakai. Kita lemahnya di tracking, deteksi yang disebut screening,” ujarnya.
Stigma di masyarakat ikut membuat orang enggan menjalani pemeriksaan. Sebagian khawatir mendapat cap negatif, terutama karena HIV kerap dikaitkan secara otomatis dengan penilaian moral atau perilaku seksual tertentu. Padahal, status seseorang tidak dapat disimpulkan hanya dari prasangka semacam itu.
Darlis mengingatkan HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, seperti duduk berdekatan, bersalaman, atau berbagi ruang. Virus tersebut juga tidak menular melalui gigitan nyamuk. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual berisiko, paparan darah yang terinfeksi, penggunaan jarum suntik bergantian, serta dari ibu ke anak dalam kondisi tertentu.
Penjelasan mengenai cara penularan dan pencegahan, menurut dia, perlu menjadi bagian penting dari kebijakan. Tanpa perubahan cara pandang, layanan pemeriksaan yang diperluas belum tentu membuat lebih banyak orang bersedia mengetahui status kesehatannya.
Terapi ARV perlu diikuti pendampingan
HIV belum dapat disembuhkan sepenuhnya dengan terapi yang tersedia saat ini. Namun, orang dengan HIV dapat tetap hidup sehat dengan menjalani terapi antiretroviral (ARV) secara rutin. Terapi ini menekan jumlah virus di dalam tubuh.
Darlis menjelaskan, bila viral load berhasil ditekan hingga tidak terdeteksi, risiko penularan melalui hubungan seksual menjadi nol selama supresi virus tetap terjaga. Pengobatan tidak boleh dihentikan tanpa arahan tenaga medis karena virus dapat kembali berkembang.
“Kalau orang terdeteksi HIV, memang harus minum obat seumur hidup. Tapi sepanjang dia rutin minum ARV, virusnya bisa tersupresi,” kata Darlis.
Karena itu, penanganan tidak cukup dilakukan dengan pemeriksaan dan pemberian obat. Pasien juga memerlukan pendampingan agar tetap menjalani terapi, mengambil obat, dan mengikuti pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal. Komunitas dan lembaga swadaya masyarakat dapat membantu menjangkau pasien, memberi edukasi, serta mendukung kepatuhan berobat.
Keberlanjutan pendampingan tersebut, kata Darlis, turut bergantung pada ketersediaan anggaran. Ketergantungan pendanaan berisiko mengganggu kesinambungan program. Pembaruan Perda HIV Kaltim menjadi salah satu langkah untuk menata dasar kebijakan, tetapi efektivitasnya akan bergantung pada dukungan terhadap skrining, edukasi, pengobatan, dan pendampingan yang berjalan berkelanjutan.
