Nama Sultan HB X Muncul di Bursa Wapres, Ini Responsnya

Nasional

Nama Sri Sultan Hamengkubuwono X ramai diusulkan warganet sebagai calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi wacana itu, Sultan memilih bersikap tenang dan menyebut urusan pencalonan di tingkat nasional merupakan ranah Jakarta, sementara ia tetap berfokus pada stabilitas daerah.

Dukungan tersebut berkembang di media sosial di tengah perbincangan mengenai kemungkinan perubahan pada posisi wakil presiden. Sejumlah pengguna mengaitkan usulan bagi Sultan HB X dengan sejarah ayahnya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang pernah mendampingi Presiden Soeharto sebagai wakil presiden pada 1973.

Namun, ramainya usulan di ruang digital belum menjadi keputusan politik. Tidak ada kepastian mengenai pergantian wakil presiden dalam bahan yang tersedia, dan Sultan HB X juga tidak menyatakan diri akan maju atau menerima pencalonan.

Dukungan warganet dan respons Sultan HB X

Pegiат media sosial Iwan Piliang, melalui akun X-nya, @iwanpiliang7, menyuarakan dukungan terhadap Sultan. Ia berpandangan, jika perubahan terjadi, figur pengganti sebaiknya berasal dari tokoh publik nonpartai yang dinilai dekat dengan masyarakat. Dalam unggahannya pada Jumat (13/11/2026), Iwan menyebut Sultan sebagai salah satu sosok yang layak dipertimbangkan.

Usulan itu kemudian menjadi bagian dari percakapan warganet di berbagai platform. Beberapa di antaranya menilai Sultan memiliki legitimasi kultural dan dikenal luas, sementara yang lain mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden akan melibatkan proses serta aturan konstitusional.

Saat namanya ditanyakan awak media di kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Sultan tidak ikut berspekulasi mengenai bursa tersebut. Ia menegaskan bahwa pembicaraan tentang pencalonan wakil presiden merupakan urusan di tingkat pusat. Sikapnya sejalan dengan pesan yang lebih luas: dinamika politik nasional diharapkan tidak mengganggu ketenangan pemerintahan di daerah.

Sultan juga berharap situasi politik nasional dapat berlangsung lebih tenang. Pergantian atau perubahan di tingkat pusat, menurut pemberitaan yang dirangkum, diharapkan tidak menimbulkan gonjang-ganjing di pemerintahan kota maupun kabupaten.

Jejak Sri Sultan HB IX dalam sejarah wakil presiden

Nama Sultan HB IX kembali muncul dalam diskusi karena ia pernah menjadi Wakil Presiden RI ke-2. Setelah Presiden Soeharto ditetapkan pada Maret 1973, seluruh fraksi di MPR disebut menyodorkan nama Sultan HB IX sebagai calon pendamping presiden.

Sidang Umum MPR saat itu menetapkan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui majelis. Pada 23 Maret 1973, Sultan HB IX disahkan secara aklamasi sebagai wakil presiden melalui TAP MPR Nomor XI/MPR/1973. Ia kemudian dilantik di Gedung DPR/MPR Senayan pada 24 Maret 1973.

Sebelum terpilih, Sultan HB IX telah berada di lingkaran pemerintahan Orde Baru sebagai Menko Ekuin sejak Juli 1966. Ia juga pernah menjalankan tugas pemerintahan di Yogyakarta. Sejarah tersebut menjadi rujukan warganet, tetapi keadaan politik dan mekanisme pengisian jabatan saat ini tidak serta-merta sama dengan situasi pada 1973.

Dalam perbincangan itu, akun @Sebelahkampus turut menyoroti kemungkinan dampak jika Sultan HB X suatu saat mengisi jabatan di tingkat pusat. Akun tersebut mengaitkannya dengan aturan keistimewaan DIY, yang menyebut jabatan Gubernur DIY secara definitif hanya dapat diisi Sultan yang bertakhta. Karena itu, menurut ulasan akun tersebut, posisi gubernur tidak otomatis berpindah secara permanen kepada Adipati Paku Alam.

Pandangan Mahfud MD ikut disorot

Perbincangan mengenai Sultan juga mengangkat kembali unggahan Mahfud MD di akun X pada 25 Agustus 2024. Mahfud pernah membedakan keberadaan raja secara politik dengan kedudukan raja secara kultural. Ia menilai Sultan Yogyakarta tetap dipandang sebagian masyarakat sebagai pemelihara budaya Jawa dan sosok yang santun serta merakyat.

Pandangan itu ikut memberi konteks bagi dukungan yang muncul di media sosial. Bagi sebagian warganet, daya tarik Sultan tidak hanya bertumpu pada jabatan gubernur, tetapi juga pada peran budaya dan sejarah keluarga kerajaan Yogyakarta. Meski demikian, dukungan publik di media sosial tidak dengan sendirinya menjadi proses pencalonan formal.

Untuk saat ini, Sultan HB X memilih tidak memperluas spekulasi dan menempatkan perhatian pada pemerintahan daerah. Wacana mengenai kursi wakil presiden masih berada di ranah perbincangan publik; perkembangan politik berikutnya akan menentukan apakah usulan itu berhenti sebagai aspirasi warganet atau masuk ke pembahasan resmi.