Strategi America First di Indo-Pasifik, menurut sebuah tulisan opini CNBC Indonesia, membuat kerja sama kawasan kian transaksional. Kebijakan pemerintahan Donald Trump dinilai mengaitkan perdagangan, pertahanan, dan akses teknologi dengan tuntutan keuntungan langsung bagi Washington. Dampaknya, sekutu dan mitra Amerika Serikat menghadapi tekanan yang berbeda-beda, sementara Indonesia harus menjaga ruang untuk menentukan sikapnya sendiri.
Analisis tersebut bertolak dari dokumen National Security Strategy November 2025 dan National Defense Strategy 2026. Penulis menyebut perubahan itu sebagai pergeseran dari harapan kerja sama multilateral menuju pendekatan yang disebut Flexible Realism: hubungan luar negeri dijalankan berdasarkan transaksi dan kepentingan sepihak. Indo-Pasifik menjadi arena penting karena besarnya porsi kawasan ini dalam perekonomian dunia.
Tarif dan pemeriksaan rantai pasok jadi alat tekanan
Dalam uraian opini itu, tarif baru sebesar 19 persen untuk produk Indonesia menjadi salah satu contoh konkret. Tarif tersebut dikaitkan dengan Agreement on Reciprocal Trade (ART) senilai US$ 33 miliar yang disebut disepakati pada 19 Februari 2026. Amerika Serikat juga disebut menggunakan instrumen Section 301 untuk menindak dugaan pengalihan barang bersubsidi China melalui negara lain.
Laporan berjudul “The Great Transshipment Scam” pada Agustus 2026, menurut tulisan itu, menyoroti rute pengiriman melalui Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Perintah Eksekutif 14411 disebut memberi ruang bagi intelijen kepabeanan untuk memakai sistem AI CBP bernama “Detective Border” dalam penilaian risiko sebelum barang masuk. Importir diminta membuka daftar bahan atau Bill of Materials; kontainer dapat ditahan jika dinilai mengandung komponen dari Beijing.
Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana aturan perdagangan dan teknologi pemeriksaan perbatasan dapat menjadi bagian dari persaingan geopolitik. Bagi pelaku usaha, konsekuensinya bukan hanya besaran tarif, tetapi juga tuntutan untuk mengetahui asal komponen secara rinci dan kemungkinan tertahannya barang di pelabuhan.
Taiwan dan sekutu menghadapi tuntutan Washington
Taiwan digambarkan dalam opini itu sebagai pihak yang menghadapi tekanan keamanan sekaligus ekonomi. Pentagon—yang dalam tulisan tersebut disebut telah berganti nama menjadi Department of War (DoW)—menempatkan Taiwan sebagai prioritas operasional tertinggi di Asia Timur. Alasannya, menurut analisis itu, berkaitan dengan perlindungan industri semikonduktor dan posisi strategis di Rantai Pulau Kedua.
Di saat yang sama, penulis menilai Donald Trump memperlakukan komitmen keamanan terhadap Taipei seperti transaksi. Taiwan disebut didesak menaikkan belanja militer dan merelokasi sebagian industri cip canggih TSMC ke Arizona. Jepang dan Korea Selatan juga, menurut tulisan itu, diminta menaikkan anggaran pertahanan hingga lima persen dari produk domestik bruto melalui skema burden-sharing.
India pun disebut makin tidak nyaman. Walau kerja sama teknis Quad berlanjut—termasuk pemanfaatan satelit maritim IPMDA di Information Fusion Centre Angkatan Laut India dan latihan Malabar 2026 dengan drone bawah air—New Delhi dinilai tersinggung oleh keputusan AS menghapus kata “Indo” dari nama komandonya. Pembatasan visa H1B bagi pekerja teknologi India dan ancaman sanksi terkait minyak Rusia turut mendorong India kembali mengandalkan doktrin otonomi strategis.
Indonesia menjaga batas dalam kerja sama pertahanan
Di tengah perubahan tersebut, status pertahanan Indonesia disebut meningkat menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP), setelah pertemuan bilateral di Pentagon pada April. Kerja sama itu menawarkan modernisasi alutsista maritim yang asimetris serta teknologi otonom. Namun, ada pula permintaan agar Jakarta membuka akses ruang udara bagi pesawat militer AS.
Menurut uraian opini tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa komitmen akses itu tidak mengikat dan tetap tunduk pada hukum nasional. Sikap ini menempatkan kedaulatan sebagai batas penting dalam hubungan pertahanan. Ruang udara dan wilayah maritim, termasuk yang menjadi perhatian dalam latihan multinasional Super Garuda Shield 2026, tidak diperlakukan sebagai bagian dari transaksi.
Di ranah ekonomi global, tulisan itu juga menyoroti empat instrumen yang dinilai digunakan Washington untuk menguatkan pengaruhnya terhadap negara-negara Global South. Di antaranya konsolidasi aset luar negeri sekutu senilai US$ 7 triliun, perubahan arah lembaga perbankan pembangunan internasional dengan aset US$ 1,5 triliun, penggantian hibah dengan syarat perdagangan, serta upaya mengikat mata uang negara berkembang pada dolar AS.
Kontradiksi strategi AS di tengah persaingan dengan China
Strategi Washington, menurut penulis, memuat kontradiksi. Amerika Serikat disebut menurunkan prioritas Asia saat menjalankan operasi militer di Belahan Bumi Barat, termasuk operasi Absolute Resolve yang dalam tulisan itu dikaitkan dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari 2026. Pada saat yang sama, perang melawan Iran yang disebut berlangsung sembilan bulan dinilai membebani militer AS dan memicu dampak politik domestik.
Di tengah ketegangan, jalur komunikasi dengan Beijing tetap dibuka. Tulisan tersebut menyebut peluncuran dialog Super Intelligence pada KTT 25 September 2026, hotline khusus AI, serta pembicaraan untuk mengurangi risiko militer. Washington dan Beijing juga digambarkan menjajaki pertukaran konsesi tarif dengan komitmen impor batu bara AS.
Bagi negara-negara di kawasan, rangkaian itu menjadi pengingat bahwa persaingan tidak selalu menutup ruang kompromi antarkekuatan besar. Indonesia perlu membaca perubahan tersebut dengan cermat: menjaga hubungan kerja sama, mengukur konsekuensi ekonomi dan keamanan, serta memastikan keputusan mengenai akses dan kedaulatan tetap berpijak pada kepentingan nasional.
