CEO Nvidia Jensen Huang mengakui telah menjalin hubungan di luar nikah ketika perusahaan menyelidiki dugaan bahwa ia menjadi sasaran operasi intelijen asing. Dalam catatan kepada staf, Huang menyebut dirinya tidak setia dan mengatakan tindakannya telah menyakiti istri serta anak-anaknya.
Pengakuan itu muncul di tengah sorotan terhadap dugaan keterkaitan Huang dengan Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan di Singapura. Sejumlah laporan media menyebut pejabat Amerika mencurigai Alice memberikan informasi intelijen kepada China dan membantu penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) canggih ke negara tersebut. Dugaan itu belum dinyatakan terbukti.
Jensen Huang bertanggung jawab atas tindakannya
Dalam memo internal yang dikutip CNN, Huang tidak menyebut nama perempuan yang dimaksud. Ia menyatakan bertanggung jawab penuh atas tindakannya dan rasa sakit yang ditimbulkan, serta menerima kritik yang muncul akibat perbuatannya.
“Saya bertanggung jawab penuh atas tindakan saya dan rasa sakit yang saya timbulkan, serta menerima kritik yang menyertainya,” ujar Huang.
Huang juga menyatakan mendukung penyelidikan yang dilakukan Nvidia. Ia mengatakan berkomitmen melindungi perusahaan dan mendukung keamanan nasional Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan saat dugaan hubungan pribadi dan isu keamanan perusahaan menjadi perhatian publik secara bersamaan.
Financial Times sebelumnya melaporkan bahwa sejumlah pejabat AS meyakini Huang dan Alice Huang terlibat hubungan asmara. Sementara itu, beberapa media memberitakan kecurigaan pejabat Amerika mengenai kemungkinan Alice membantu China memperoleh informasi intelijen dan cip AI canggih. Informasi tersebut masih berupa dugaan yang dilaporkan media, bukan kesimpulan penyelidikan yang diumumkan kepada publik.
Nvidia lakukan investigasi independen
Nvidia mengonfirmasi bahwa perusahaan melakukan investigasi independen terhadap Huang terkait kekhawatiran ia menjadi target operasi intelijen asing. Penyelidikan itu akan diawasi komite yang terdiri atas direktur independen dan penasihat hukum eksternal, menurut keterangan perusahaan.
Dewan direksi Nvidia menyatakan keamanan nasional dan ekonomi AS merupakan prioritas utama bagi kepentingan perusahaan serta para pemegang saham. Meski penyelidikan berjalan, dewan mengatakan tidak memiliki alasan untuk meyakini keamanan nasional maupun rahasia Nvidia telah dikompromikan.
Perusahaan juga menegaskan bahwa pertemuan-pertemuan Huang dengan pihak lain merupakan bagian normal dari pekerjaannya sebagai CEO. Menurut Nvidia, seorang pimpinan perusahaan memang bertemu dengan pelanggan, dan Huang berbicara dengan ribuan eksekutif pelanggan setiap tahun.
Nvidia turut menyatakan kekhawatiran mengenai pengalihan cip secara ilegal telah dibantah pada tahun sebelumnya. Namun, perusahaan belum mengumumkan hasil penyelidikan terbaru yang secara khusus menanggapi dugaan keterlibatan Alice Huang ataupun kemungkinan informasi perusahaan jatuh ke pihak asing.
Perusahaan pastikan Huang tetap memimpin
Seorang juru bicara Nvidia mengatakan kepada CNN bahwa kabar tersebut tidak akan menghambat perusahaan. Huang, yang berusia 63 tahun, disebut tetap berkomitmen menjalankan tugas sebagai CEO tanpa gangguan. Pernyataan itu menegaskan posisi perusahaan sembari investigasi berlangsung.
Isu ini menempatkan Nvidia dalam situasi yang mencakup dua persoalan berbeda: pengakuan pribadi Huang dan dugaan risiko keamanan yang tengah ditelaah perusahaan. Keduanya muncul dalam pemberitaan yang sama, tetapi pengakuan Huang mengenai ketidaksetiaan tidak dengan sendirinya membuktikan tuduhan spionase atau penyelundupan cip.
Nvidia merupakan produsen cip terkemuka dunia di tengah lonjakan teknologi AI. Perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar sekitar US$4,5 triliun, sehingga penyelidikan terhadap pimpinan dan kemungkinan risiko keamanan mendapat perhatian luas.
Hasil pemeriksaan independen akan menjadi penentu penting untuk menjawab apakah kekhawatiran mengenai operasi intelijen memiliki dasar dan apakah ada informasi atau teknologi Nvidia yang terdampak. Hingga hasilnya diumumkan, perusahaan menyatakan belum memiliki alasan untuk menilai keamanan nasional atau rahasia bisnisnya telah terkompromi.
