Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim MK yang menangani perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu dibacakan Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna dalam sidang di Jakarta, Kamis, 5 November 2026.
Laporan tersebut diajukan Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung, dan terdaftar dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026. MKMK menyatakan tindakan para hakim dalam memeriksa perkara terkait syarat pendidikan Gibran tidak melanggar kode etik hakim konstitusi.
Alasan MKMK menolak laporan dugaan pelanggaran etik
Dalam pertimbangannya, MKMK menyinggung peran lembaga peradilan ketika perkara politik dibawa ke ruang sidang. Menurut majelis, keterlibatan pengadilan dalam perkara semacam itu merupakan hal yang wajar, antara lain agar persoalan politik tidak berlarut-larut tanpa keputusan.
Yang perlu diwaspadai, kata MKMK, adalah apabila lembaga peradilan justru terpengaruh atau dipengaruhi oleh permainan politik. Dalam perkara ini, majelis menilai pemeriksaan pokok perkara oleh sembilan hakim merupakan pilihan hukum yang diambil secara kolektif.
Karena itu, tindakan para hakim untuk tidak berhenti pada pemeriksaan syarat formal permohonan dinilai tidak melanggar prinsip kecakapan, kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan dalam Sapta Karsa Hutama, pedoman etik hakim konstitusi.
“Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya,” kata I Dewa Gede Palguna saat membacakan putusan.
MKMK juga menyatakan bahwa langkah para hakim tersebut bukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etik yang menjadi dasar pemeriksaan laporan. Putusan ini secara khusus merespons aduan Pian mengenai proses penanganan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Pelapor persoalkan independensi hakim
Dalam laporannya, Pian menilai para hakim tidak independen karena menggunakan kewenangan MK untuk memperlihatkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon dalam perkara sengketa tersebut. Tuduhan itu disampaikan melalui kuasa hukum Pian, Saddan Sitorus, dalam pemeriksaan pendahuluan di MKMK.
Pihak pelapor juga mempersoalkan keputusan hakim yang menjadwalkan agenda pembuktian. Agenda itu mencakup pembuktian dari pemohon dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, serta keterangan pihak terkait dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Menurut pelapor, proses tersebut berlangsung di tengah tekanan publik, media, dan politik. Mereka berpendapat hakim semestinya menilai permohonan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pembuktian. Pelapor juga meminta agar keputusan dan penetapan dalam perkara tersebut dibatalkan.
Namun, MKMK tidak mengabulkan laporan itu. Majelis menilai pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan secara kolektif merupakan bagian dari cara pandang berhukum para hakim, bukan bukti pelanggaran prinsip independensi maupun pedoman etik yang dipersoalkan pelapor.
Konteks perkara ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi
Perkara yang menjadi pangkal aduan berkaitan dengan gugatan Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengenai keabsahan ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran untuk memenuhi syarat pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Meski demikian, dalam pertimbangan perkara, MK menyebut tidak menemukan ijazah atau dokumen pendidikan setara yang dibutuhkan Gibran selama persidangan.
Perhatian terhadap dokumen pendidikan itu berlanjut setelah Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diperoleh Gibran dari kementerian terkait untuk keperluan pendaftaran Pilpres 2024 dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung. Informasi tersebut merupakan bagian dari latar perkara, sementara putusan MKMK kali ini hanya menilai laporan etik terhadap perilaku hakim.
Dengan penolakan laporan, MKMK tidak mengubah putusan MK mengenai legal standing para pemohon ataupun keputusan Mahkamah Agung tentang surat penyetaraan pendidikan. Putusan etik ini menutup pemeriksaan atas aduan yang diajukan Pian, sedangkan perdebatan publik mengenai dokumen pendidikan Gibran tetap perlu dibedakan dari penilaian etik terhadap hakim yang memeriksa perkara.
