Sarwendah dan Dua Putri Tercatat sebagai Korban UPTD PPA

Hiburan

Sarwendah dan kedua putrinya tercatat sebagai korban di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Informasi itu disampaikan kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, dalam persidangan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, 4 November 2026.

Chris mengatakan, pihaknya telah mengakses layanan pendampingan UPTD PPA sejak Juli 2026. Surat keterangan dari lembaga tersebut terbit pada Agustus dan kemudian diajukan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara hak asuh yang diajukan Ruben Onsu.

“Intinya kehadiran kami adalah kami menjadi pelapor di UPTD PPA,” kata Chris saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menyebut permohonan layanan yang diajukan pihaknya telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait.

Surat UPTD PPA diajukan sebagai bukti persidangan

Menurut Chris, dokumen yang diterbitkan pada Agustus itu memuat keterangan terkait layanan bagi Sarwendah dan anak-anaknya. Namun, ia tidak menjelaskan isi dokumen tersebut karena telah menjadi bagian dari bukti yang diperiksa dalam persidangan.

“Kami mengakses layanan UPTD PPA di bulan Juli, surat keterangan juga sudah keluar dari UPTD PPA di bulan Agustus. Isinya seperti apa, bagaimana, kami tidak bisa sampaikan karena itu menjadi salah satu bukti di persidangan,” ujar Chris.

Kuasa hukum itu menegaskan, status sebagai korban yang ia sampaikan merujuk pada pencatatan Sarwendah dan kedua putrinya sebagai klien UPTD PPA. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak Sarwendah; materi aduan maupun keterangan lebih rinci mengenai penanganan lembaga tidak diungkap ke publik.

Chris juga tidak menyebut pihak yang dilaporkan. Ia mengatakan informasi mengenai perkara tersebut belum dapat disampaikan demi kepentingan Sarwendah dan anak-anaknya. Dengan demikian, belum ada penjelasan terbuka dalam keterangan kuasa hukum itu mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengaduan.

Isi aduan dan pihak terlapor belum dibuka

“Yang pasti klien kami dan kedua buah hatinya adalah klien dari UPTD PPA, yang mana yang dimaksud dengan klien adalah korban,” kata Chris. Ia kembali menekankan bahwa detail terkait aduan tidak bisa dibicarakan karena menyangkut kepentingan kliennya dan anak-anak.

Informasi mengenai status perlindungan tersebut muncul di tengah proses hukum antara Ruben dan Sarwendah setelah perceraian mereka. Perkara yang sedang berjalan di PN Jakarta Selatan adalah gugatan mengenai hak asuh kedua putri mereka.

Ruben mendaftarkan gugatan itu pada akhir Juni 2026. Sebelumnya, kesepakatan pascaperceraian yang tercantum dalam Akta Notaris Nomor 39 menetapkan pengasuhan kedua anak berada pada Sarwendah.

Dalam keterangan yang disampaikan, Ruben menempuh jalur perdata karena merasa mengalami hambatan untuk memperoleh akses dan waktu bersama kedua putrinya. Persoalan akses tersebut menjadi konteks gugatan hak asuh, sementara keterangan mengenai UPTD PPA disampaikan pihak Sarwendah sebagai bagian dari bukti di persidangan.

Sidang hak asuh berlanjut dengan pemeriksaan saksi

Persidangan perkara hak asuh itu dijadwalkan kembali pada Rabu, 11 November 2026, dengan agenda pemeriksaan saksi. Kedua pihak disebut siap menambahkan bukti dalam proses persidangan, yang akan menjadi ruang bagi majelis hakim untuk memeriksa keterangan dan dokumen dari masing-masing pihak.

Untuk saat ini, rincian layanan UPTD PPA maupun isi aduan Sarwendah belum dipaparkan secara terbuka. Pengungkapan status tersebut pun tidak dengan sendirinya menjelaskan pokok persoalan yang sedang diperiksa dalam gugatan hak asuh.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada keterangan para saksi dan bukti yang disampaikan di persidangan. Sampai proses itu berjalan, informasi mengenai anak-anak tetap perlu disampaikan dengan hati-hati, terutama karena pihak Sarwendah menyatakan detail laporan dirahasiakan demi kepentingan mereka.