Trump Ejek Nama Mohammad, DPR Minta Kemlu Menilai Respons

Nasional

Wakil Ketua Komisi I DPR meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencermati pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menjadikan nama “Mohammad” sebagai bahan lelucon dalam pidato kampanye. DPR mendorong pemerintah mempertimbangkan langkah diplomatik yang tepat, dengan tetap menjaga hubungan bilateral dan menghindari tindakan yang memperkeruh situasi.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Menurut dia, pemimpin dunia perlu memikirkan dampak dari pernyataannya, terutama jika menyangkut simbol dan nama yang bermakna bagi suatu agama.

“Kebebasan berpendapat tetap perlu disertai tanggung jawab dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain,” kata Dave. Ia menilai nama Mohammad memiliki makna religius yang mendalam bagi umat Islam sehingga penggunaannya sebagai bahan lelucon dalam konteks politik perlu dicermati dengan bijaksana.

DPR dorong Kemlu menilai langkah diplomatik

Dave meminta Kemlu menilai apakah komunikasi diplomatik diperlukan untuk menyampaikan pentingnya menghormati sensitivitas keagamaan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dan Amerika Serikat.

“Tujuannya bukan memperbesar polemik, melainkan membangun kesadaran bahwa perbedaan pandangan politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan penghormatan terhadap keyakinan orang lain,” ujar Dave. Ia menyebut Indonesia memiliki komitmen terhadap toleransi, penghormatan antarumat beragama, serta hubungan internasional yang saling menghargai.

Dalam pandangan Dave, sikap tegas untuk menjaga martabat agama tetap perlu disertai diplomasi yang terukur. Pernyataan itu menempatkan respons terhadap ucapan Trump sebagai persoalan yang perlu ditangani dengan kehati-hatian, bukan sekadar polemik politik.

Wakil Ketua Komisi I DPR lainnya, Sukamta, juga mengecam pernyataan Trump. Ia menyebut ucapan tersebut tidak patut, terlebih karena disampaikan oleh seorang kepala negara yang perkataannya mendapat perhatian masyarakat internasional.

“Silakan berbeda pandangan politik, bahkan mengkritik kebijakan suatu negara dengan keras. Tetapi jangan membawa identitas agama ke dalam olok-olok politik,” kata Sukamta.

Ucapan Trump disampaikan dalam kampanye

Trump menyampaikan lelucon itu saat berbicara di hadapan para pendukung dalam kampanye pemilu sela. Ia sedang mengejek kepresidenan Iran ketika menyinggung popularitas nama Mohammad di Timur Tengah.

“Kalian tahu, jika ragu tentang nama seseorang dari Timur Tengah, panggil saja ‘Mohammad’,” kata Trump, menurut laporan Reuters yang dikutip detikNews. Ia kemudian mengatakan peluang tebakannya benar sekitar 65 persen dan mengklaim telah melakukan hal serupa selama bertahun-tahun tanpa pernah salah.

Sukamta menilai kritik terhadap kebijakan negara dapat disampaikan dengan keras, tetapi tidak seharusnya menyeret identitas keagamaan ke dalam ejekan. Menurut dia, kebebasan berbicara harus disertai tanggung jawab, terlebih di tengah berbagai konflik yang membutuhkan sikap saling menghormati.

Muhammadiyah sebut candaan itu menyakitkan

Keberatan juga disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas. Pada Senin, 18 Oktober 2026, Anwar mengatakan candaan Trump tidak dapat diterima umat Islam karena dinilai merendahkan dan menyakitkan.

Anwar menafsirkan pernyataan itu sebagai upaya Trump meraih simpati pendukungnya. Ia juga menduga isu tersebut digunakan untuk memobilisasi massa dengan menggambarkan Islam sebagai ancaman. Pandangan tersebut merupakan penilaian Anwar terhadap ucapan Trump.

Rangkaian tanggapan dari DPR dan Muhammadiyah menunjukkan bahwa ucapan tersebut dipersoalkan bukan hanya sebagai sindiran politik terhadap Iran, tetapi juga karena menyentuh nama yang memiliki arti penting bagi umat Islam. Meski demikian, belum ada keterangan dalam bahan berita mengenai keputusan atau langkah resmi Kemlu menanggapi desakan tersebut.

Respons pemerintah selanjutnya akan menjadi perhatian, terutama bagaimana Indonesia menyampaikan prinsip penghormatan terhadap keyakinan tanpa mengabaikan pertimbangan hubungan luar negeri. Bagi para anggota DPR yang bersuara, diplomasi yang terukur tetap menjadi jalan untuk menyampaikan keberatan sekaligus mencegah polemik berkembang lebih jauh.