Pasaman Barat Vaksinasi 3.500 Sapi dan Kerbau untuk Cegah PMK

Nasional

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, telah merealisasikan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap 3.500 ekor sapi dan kerbau. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan penyakit pada ternak, sementara penyuntikan susulan akan dilanjutkan setelah alokasi vaksin dari pemerintah provinsi diterima.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat Afrizal mengatakan vaksinasi tahap pertama dan kedua telah menjangkau 3.500 ternak, dengan jumlah dosis yang sama. Pelaksanaan program tersebar di lima kecamatan, yakni Kinali, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisia, Talamau, dan Pasaman.

Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui vaksinasi. Pemerintah kabupaten juga memantau lalu lintas ternak yang masuk dan keluar wilayah, serta mengingatkan pedagang dan peternak untuk memastikan kelengkapan dokumen kesehatan hewan.

Vaksinasi PMK menjangkau lima kecamatan

Vaksinasi 3.500 dosis tersebut merupakan realisasi tahap pertama dan kedua. Menurut Afrizal, sasaran penyuntikan adalah sapi dan kerbau yang berada di sejumlah wilayah Pasaman Barat. Ia tidak merinci jumlah ternak yang divaksinasi di masing-masing kecamatan.

Lima kecamatan yang telah menerima vaksinasi ialah Kinali, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisia, Talamau, dan Pasaman. Cakupan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan PMK melalui pemberian vaksin kepada ternak.

Untuk melanjutkan kegiatan, Pemkab Pasaman Barat masih menunggu dukungan vaksin berikutnya. Afrizal menyebut alokasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru diterima pada 15 Oktober 2026. Setelah pasokan tersebut tersedia, penyuntikan susulan segera dilakukan.

Waktu kedatangan alokasi vaksin menjadi salah satu hal yang menentukan kelanjutan program. Pemerintah daerah menyatakan akan meneruskan vaksinasi, tetapi belum menyampaikan jumlah dosis tambahan yang akan digunakan maupun sasaran wilayah untuk tahap selanjutnya.

Dokumen kesehatan wajib untuk lalu lintas ternak

Di luar vaksinasi, pengawasan dilakukan terhadap pergerakan sapi yang masuk dan keluar Pasaman Barat. Pemkab mewajibkan setiap ternak sapi yang melintas memiliki surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Dokumen tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan lalu lintas ternak.

Afrizal juga meminta pedagang sapi memastikan hewan yang diperjualbelikan telah mengantongi SKKH. Imbauan ini ditujukan agar pemeriksaan kesehatan tidak diabaikan saat ternak berpindah tempat atau diperdagangkan.

Pengawasan lalu lintas dan vaksinasi berjalan sebagai bagian dari upaya pencegahan yang disampaikan pemerintah kabupaten. Keduanya menyasar aspek berbeda: vaksin diberikan kepada ternak, sedangkan pemeriksaan dokumen berlaku bagi hewan yang keluar atau masuk wilayah.

Pemkab tidak menyampaikan adanya temuan kasus PMK dalam keterangan tersebut. Karena itu, vaksinasi dan pemantauan yang dilakukan merupakan langkah antisipasi, bukan laporan mengenai kondisi wabah di Pasaman Barat.

Peternak diminta segera melaporkan ternak sakit

Pemerintah daerah mengharapkan peternak segera melapor apabila menemukan hewan yang sakit. Laporan cepat dinilai penting agar petugas dapat memberikan penanganan. Pemkab juga rutin memberikan pembinaan kepada peternak untuk menjaga kesehatan ternak masing-masing.

Kesiapan tenaga kesehatan hewan turut menjadi bagian dari penanganan. Afrizal menyebut Pasaman Barat memiliki enam dokter hewan dan 16 paramedik yang siap memberikan penanganan terkait PMK.

Jumlah tenaga tersebut menjadi sumber daya yang disiapkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan penanganan. Peternak diharapkan berkoordinasi dengan petugas ketika menemukan ternak sakit, alih-alih menunggu kondisi lebih lanjut sebelum melapor.

Ke depan, kelanjutan vaksinasi bergantung pada pelaksanaan penyuntikan susulan setelah alokasi provinsi tersedia. Di saat yang sama, pengawasan dokumen kesehatan dan pelaporan dari peternak tetap menjadi bagian dari langkah antisipasi yang dijalankan di Pasaman Barat.