Presiden Prabowo Subianto menyebut Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menyelamatkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan yang nilainya diperkirakan hampir Rp 400 triliun. Dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (6/10/2026), Prabowo menegaskan kekayaan negara itu harus dikelola agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Prabowo, tanpa penertiban, kawasan tersebut berisiko menjadi kekayaan negara yang hilang. Ia mengaitkan penyelamatan aset dengan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan.
“Rp 400 triliun kita hilangkan kemiskinan. Berapa ribu rumah untuk rakyat, berapa ribu sekolah bisa kita perbaiki,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Nilai kawasan hutan berbeda dari uang yang diserahkan
Angka hampir Rp 400 triliun yang disebut Prabowo merupakan taksiran nilai kawasan yang berhasil diselamatkan, bukan jumlah uang tunai yang diserahkan dalam acara tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan uang hasil penertiban sebesar Rp 13,24 triliun serta penguasaan kembali 259.230,73 hektare kawasan hutan.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan, nilai uang yang disetorkan pada acara itu mencapai Rp 13.241.335.681.910,13. Prabowo mengatakan kegiatan penyerahan hasil penertiban tersebut telah digelar delapan kali sejak Satgas PKH dibentuk pada Januari 2025. Secara kumulatif, uang tunai yang diserahkan disebut telah mencapai sekitar Rp 52 triliun.
Pembedaan antara nilai aset dan uang yang masuk ke kas negara penting untuk memahami capaian tersebut. Lahan hutan yang diselamatkan mencakup kawasan bernilai besar, sedangkan uang yang diserahkan berasal dari hasil penertiban dan penyelamatan keuangan negara.
Prabowo kaitkan hasil penertiban dengan layanan publik
Prabowo mencontohkan pemerintah telah memperbaiki sekitar 70 ribu sekolah sejak 2025 dengan anggaran sekitar Rp 90 triliun. Ia menilai nilai aset yang diselamatkan dapat memperbesar kemampuan negara untuk meningkatkan kualitas fasilitas publik, termasuk sekolah dan puskesmas.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 360 ribu sekolah. Ia mengatakan dana sebesar Rp 400 triliun berpotensi mendukung perbaikan sekolah secara lebih luas, serta fasilitas kesehatan yang menurutnya belum diperbaiki selama bertahun-tahun.
Ia juga menyebut kekayaan negara yang diamankan dapat mendukung sejumlah kebutuhan lain, seperti kenaikan gaji guru dan aparatur negara, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, pembangunan rumah, perbaikan irigasi, serta penanganan kebakaran hutan. Namun, pernyataan tersebut merupakan gambaran pemanfaatan yang disampaikan Prabowo, bukan rincian alokasi anggaran yang diumumkan dalam acara itu.
Penertiban tambang dan penyelundupan ikut disorot
Selain kawasan hutan, Prabowo menyinggung penguasaan kembali tambang ilegal seluas sekitar 14 ribu hektare. Ia juga menyoroti upaya pemerintah menekan penyelundupan timah di Pulau Bangka. Menurutnya, praktik tersebut masih terjadi, tetapi telah ditertibkan dengan keras.
Prabowo menyebut keuntungan PT Timah meningkat 900 persen dalam satu tahun setelah penertiban. Ia juga mengapresiasi Bea Cukai yang, menurutnya, telah membongkar puluhan kasus penyelundupan dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Dalam pidato yang sama, ia menyebut pemberantasan jaringan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional turut menjadi bagian dari upaya penegakan hukum.
Presiden mengatakan Satgas PKH bekerja bersama sejumlah lembaga negara. Ia meminta perusahaan milik negara memperbaiki tata kelola dan memperingatkan bahwa pemerintah akan terus menindak praktik yang merugikan negara.
Penyelamatan jutaan hektare kawasan hutan dan penertiban tambang ilegal menjadi bagian dari upaya mengamankan aset negara. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan kawasan dan hasil penertiban berlangsung transparan, sekaligus menerjemahkan kekayaan yang diamankan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
