Gaji ASN Lewat Kopdes Dikritik DPR, Ini Alasannya

Nasional

Rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai kritik dari anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus. Ia menilai skema itu tidak efisien, berpotensi menambah biaya bagi pegawai, dan dapat menimbulkan persoalan dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Deddy meminta pemerintah mengkaji ulang, bahkan membatalkan rencana tersebut. Menurut dia, mekanisme yang sudah berjalan memungkinkan ASN menerima gaji melalui rekening bank dan mengakses uangnya tanpa harus bergantung pada koperasi desa.

Deddy nilai gaji ASN lewat Kopdes menambah beban

Deddy berpendapat penyaluran melalui KDKMP berisiko menambah langkah yang harus ditempuh pegawai untuk memperoleh gaji. Jika ASN perlu mendatangi koperasi untuk mengambil uang, mereka mungkin mengeluarkan waktu dan biaya tambahan, berbeda dengan penarikan melalui ATM yang dapat dilakukan di berbagai tempat.

“Dengan menyalurkan gaji melalui Kopdes maka akan terjadi inefisiensi karena timbulnya biaya-biaya baru yang pada akhirnya akan menjadi beban para ASN,” ujar Deddy dalam keterangannya.

Ia juga menyoroti nilai tambah dari perubahan mekanisme tersebut. Dalam pandangannya, gaji yang selama ini masuk ke rekening bank sudah dapat diakses pegawai, sehingga penyaluran melalui koperasi berpotensi menambah perantara tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi ASN.

“Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke Kopdes,” katanya.

Pengelolaan keuangan koperasi jadi perhatian

Keberatan Deddy tidak hanya menyangkut kemudahan pegawai. Ia juga mengingatkan bahwa koperasi perlu menyiapkan sistem akuntansi untuk menangani transaksi pembayaran gaji ASN. Pembaruan sistem tersebut, menurut dia, dapat menimbulkan biaya operasional tambahan bagi masing-masing koperasi.

Ia turut mengkhawatirkan potensi masalah apabila rekening penyaluran gaji bercampur dengan rekening usaha koperasi. Deddy menilai kesiapan sistem dan pengelolaan dana perlu diperhitungkan sebelum skema baru diterapkan, termasuk kemungkinan terjadinya penyalahgunaan jika sistem yang digunakan tidak mendukung.

“Kopdes juga harus melakukan upgrade terhadap sistem akuntansinya yang artinya akan ada biaya tambahan untuk upgrade sistem di masing-masing kopdes. Belum lagi kemungkinan penggelapan gaji ASN yang mungkin saja terjadi akibat sistem yang tidak mendukung,” ujar Deddy.

Risiko yang disampaikan Deddy itu masih berupa kekhawatiran terhadap rancangan kebijakan, bukan laporan bahwa persoalan tersebut telah terjadi. Namun, ia meminta pemerintah tidak menambah lapisan birokrasi dan beban operasional dalam proses pembayaran gaji pegawai.

Pemerintah menargetkan realisasi pada 2026

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyatakan rencana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP akan direalisasikan pada 2026. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan anggarannya disebut telah disiapkan.

Rencana itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Koperasi memperluas layanan koperasi desa dan kelurahan, terutama di bidang keuangan. Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi juga menyatakan bahwa penyaluran gaji dan pensiun ASN melalui koperasi tidak semata-mata ditujukan untuk menggeser peran bank pembangunan daerah.

Meski demikian, Deddy meminta mekanisme pembayaran tetap dilakukan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau bank pembangunan daerah (BPD), langsung ke rekening pegawai. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan setiap perubahan benar-benar memberi manfaat dan tidak memindahkan biaya kepada ASN maupun koperasi.

Uji kesiapan sebelum skema diterapkan

Perbedaan pandangan tersebut menempatkan kesiapan sistem, biaya, dan kemudahan akses sebagai hal yang perlu dijelaskan sebelum rencana dijalankan. Pemerintah telah menyampaikan target 2026, sementara kritik dari DPR menyoroti potensi dampak yang mungkin muncul dalam pelaksanaan.

Keputusan akhir akan menentukan bagaimana KDKMP dilibatkan dalam layanan keuangan tanpa mengganggu kelancaran pembayaran hak pegawai. Karena itu, kajian atas sistem akuntansi, tata kelola dana, serta konsekuensi bagi ASN menjadi penting agar tujuan memperluas layanan koperasi tidak berujung pada beban baru.