Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Tetap Cair

Ekonomi

Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap menerima gaji meski koperasi tempat mereka bertugas belum beroperasi penuh. Kementerian Koperasi menyatakan para manajer telah bekerja menyiapkan kegiatan usaha, mulai dari memetakan kebutuhan pasar hingga menghimpun potensi produk lokal.

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan manajer yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berhak memperoleh gaji. Keterangan itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

“Yang sudah tanda tangan PKWT sudah dianggap ini, langsung digaji,” ujar Destry. Menurut dia, belum lengkapnya fasilitas atau belum dibukanya gerai bukan berarti manajer tidak menjalankan tugas.

Manajer Kopdes tetap menyiapkan operasional

Persiapan yang dilakukan mencakup pemetaan kebutuhan ritel di wilayah koperasi, konsolidasi produk yang tersedia di desa, serta penyiapan kebutuhan operasional. Manajer juga bertugas mengembangkan kegiatan usaha, bukan sekadar menjaga gerai setelah koperasi dibuka.

Di sejumlah lokasi, bangunan koperasi sudah tersedia, tetapi fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan rak barang masih dalam proses pemenuhan. Dalam kondisi tersebut, manajer tetap dapat menyusun rencana awal, termasuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan peluang produk setempat.

Destry menyebut para manajer telah mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas persiapan itu. Kementerian juga menetapkan sejumlah indikator kinerja, di antaranya pencapaian penjualan dan transaksi, pertambahan anggota koperasi, serta konsolidasi produk yang dimiliki koperasi.

Dengan demikian, pembayaran gaji tidak semata-mata dikaitkan dengan aktivitas gerai yang sudah berjalan. Pemerintah menyatakan masa persiapan juga merupakan bagian dari pekerjaan manajer, terutama ketika koperasi masih melengkapi fasilitas atau menyusun kegiatan usahanya.

Gaji Rp 6,8 juta hingga Rp 9,3 juta

Besaran gaji manajer KDKMP berada di kisaran Rp 6,8 juta sampai Rp 9,3 juta per bulan. Nilainya disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing daerah dan ditambah tunjangan umum.

Menurut Destry, rincian gaji pokok dan tunjangan untuk tiap kabupaten/kota telah tercantum dalam surat resmi yang diterima para manajer. Karena besarannya menyesuaikan wilayah penempatan, gaji yang diterima tidak seragam di seluruh Indonesia.

Pemerintah menyiapkan anggaran gaji untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Destry mengatakan pengajuan dilakukan mengikuti mekanisme anggaran tahun berjalan. Ia tidak menyebutkan total dana yang disiapkan untuk pembayaran tersebut.

Penyaluran gaji direncanakan melalui beberapa tahap. Anggaran dari Kementerian Keuangan diteruskan ke Kementerian Koperasi, lalu kepada PT Agrinas Pangan Nusantara sebelum dibagikan kepada manajer di unit koperasi masing-masing. Kementerian mengusulkan pembayaran dilakukan pada akhir bulan, setelah tanggal 25, tetapi proses pengajuannya masih berjalan.

Jumlah kontrak dan status koperasi

Kementerian mencatat 26.911 orang telah menandatangani kontrak kerja. Sebanyak 159 orang menolak kontrak, sementara 1.550 lainnya terkendala proses administrasi karena melewati batas waktu. Jumlah tersebut berasal dari total 28.624 orang yang telah menyelesaikan tahapan rekrutmen hingga sertifikasi.

Data mengenai kesiapan koperasi menunjukkan beberapa tahap yang berbeda. Sekitar 17.000 KDKMP telah melalui verifikasi dan validasi untuk segera beroperasi, sedangkan 10.070 titik disebut telah beroperasi. Koperasi yang masuk kategori beroperasi merujuk pada unit yang memiliki bangunan, fasilitas pendukung, dan manajer.

Bangunan koperasi tersebut dibangun pemerintah melalui penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara. Kementerian menyebut unit yang telah beroperasi masih dipantau pemerintah pusat, sehingga kesiapan dan pelaksanaan kegiatan usaha tetap menjadi perhatian.

Pembayaran gaji selama masa persiapan memberi ruang bagi manajer untuk mulai membangun kegiatan usaha sebelum seluruh fasilitas tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan persiapan itu berujung pada transaksi, bertambahnya anggota, dan pemanfaatan produk lokal—indikator yang akan menunjukkan apakah koperasi dapat berkembang setelah beroperasi penuh.